Bukittinggi, Scientia.id – Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan menjadi sorotan utama dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Kota Bukittinggi. Wali Kota Ramlan Nurmatias membuka kegiatan tersebut di Balai Kota, Kamis (11/9/2025).
Ramlan menjelaskan MCSP adalah pengembangan dari Monitoring Center for Prevention (MCP), instrumen yang dibuat KPK RI melalui aplikasi Jaga.id. Instrumen ini dipakai untuk menilai capaian kinerja pencegahan korupsi dengan perbaikan tata kelola daerah.
“Tujuannya adalah mendorong perbaikan sistem regulasi serta, yang terpenting, implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan. Pemerintah Kota Bukittinggi sangat mendukung kedatangan KPK di Kota Bukittinggi dalam rangka bersinergi melakukan pencegahan korupsi melalui perbaikan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga tercipta pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” katanya.
Ia mengakui capaian MCSP maupun SPI Bukittinggi 2024 mengalami penurunan. Karena itu, pada 2025 Pemko berkomitmen memperbaiki nilai melalui delapan area intervensi dengan pendampingan Inspektorat.
Ramlan juga menegaskan pentingnya kolaborasi antar-OPD. Ia menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat.
Baca Juga: 1.846 Siswa SD di Bukittinggi Terima Seragam dan Perlengkapan Sekolah Gratis
“Semoga kegiatan ini menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat upaya pencegahan korupsi yang dijalankan secara amanah dan profesional,” tutupnya. (*)
