Bamus DPRD Pessel Studi Tiru ke Bamus DPRD Sumbar

scientia.id- Pimpinan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi Sumatera Barat, Indra Datuak Rajo Lelo menerima kunjungan studi tiru pimpinan dan anggota Bamus DPRD Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Senin (4/8) di ruang rapat khusus 2 kantor DPRD Sumbar.

Kunjungan tersebut dalam rangka sinkronisasi penjadwalan kegiatan anggota dewan. Kegiatan tersebut sangat strategis untuk meningkatkan sinergitas sesama anggota legislatif.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pessel, Ermizen mengatakan, kunjungan kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka Studi Tiru Optimalisasi Tugas dan Fungsi Bamus sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018.

Ermizen mengatakan, pertemuan tersebut tidak hanya membahas sebatas agenda Bamus juga banyak agenda lain yang dibahas.

BACAJUGA

Sebanyak 10 pelajar terbaik Kota Padang, resmi dikirim untuk memperebutkan tempat sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2026. Keberangkatan para utusan ini, dilepas secara resmi oleh Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, di Rumah Dinas Wali Kota, Jumat (8/5/2026).

Pemko Padang Kirim 10 Pelajar Memperebutkan Tempat Sebagai Paskibraka Tingkat Provinsi Sumbar dan Nasional Tahun 2026

Jumat, 08/5/26 | 18:06 WIB

Dinsos Sumbar Antar Bantuan untuk Korban Kebakaran Birugo Kurang dari 12 Jam Sejak Kejadian

Kamis, 30/10/25 | 13:36 WIB

“Mudah-mudahan melalui pertemuan ini kita di DPRD Pessel mendapat pencerahan terkait Tugas dan Fungsi Bamus,” ujar Ermizen.

Sementara Indra Datuak Rajo Lelo mengatakan, pembahasan penjadwalan kegiatan anggota dewan pada umumnya berlaku sama di seluruh DPRD di Indonesia.

“Kedatangan rekan-rekan dari DPRD Pessel tidak hanya fokus pada pembahasan penjadwalan kegiatan anggota dewan, juga beragam bahasan mengemuka untuk kelancaran dan optimalisasi kinerja dewan,” ujar Indra.

Indra menambahkan, pertemuan ini menjadi wadah strategis untuk saling berbagi pengalaman, memperkuat sinergi antar lembaga legislatif, serta meningkatkan efektivitas peran Badan Musyawarah dalam mendukung kelancaran tugas-tugas kedewanan.