Bupati Dharmasraya Serius Tangani Konflik Agraria, Koordinasi dengan Pusat untuk Keadilan Lahan

Dharmasraya, Scientia.id – Konflik agraria yang melanda Kabupaten Dharmasraya kini menjadi perhatian serius publik. Untuk menemukan solusi atas masalah ini, Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, telah gencar melakukan koordinasi, baik di tingkat daerah maupun pusat, dalam beberapa pekan terakhir.

Upaya terbaru Bupati Annisa adalah bertemu langsung dengan Ketua Satgas Reforma Agraria Nasional, Nusron Wahid, jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pertemuan ini fokus membahas berbagai sengketa lahan plasma yang melibatkan masyarakat dan perusahaan, terutama di kawasan Sembilan Koto, Asam Jujuhan, serta wilayah operasional PT Bina Kampung Surau di Kecamatan Pulau Punjung.

BACAJUGA

Undhari Kirim 356 Mahasiswa PKL, PLP, dan Magang, Siapkan Lulusan Unggul dan Adaptif

Sabtu, 02/8/25 | 08:21 WIB

Dua Pencuri Sawit Ditangkap Warga Dharmasraya, Polisi Sebut Cuma Tipiring

Kamis, 31/7/25 | 08:05 WIB

Annisa menjelaskan bahwa penyelesaian masalah ini membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat.

“Masalah-masalah ini tidak bisa selesai di tingkat daerah saja, karena banyak izin perusahaan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan bersinggungan langsung dengan hak masyarakat,” jelasnya pada Kamis (24/07/2025).

Selain sengketa plasma, Annisa juga menyoroti masalah tumpang tindih Areal Penggunaan Lain (APL) di kawasan hutan yang dikelola BRM.

Ia menekankan bahwa dukungan dari pemerintah pusat sangat krusial agar penyelesaian konflik benar-benar berpihak pada rakyat, khususnya masyarakat adat di Nagari IV Koto Nan Dibawah, Kecamatan Sembilan Koto.
“Kalau pusat mau mendukung masyarakat Sembilan Koto, kita bisa membalikkan keadaan dan mendorong keadilan agraria yang sesungguhnya,” tegasnya.

Baca Juga: FSPTI Dharmasraya Dukung Penuh Syahrial Salam Nakhodai KSPSI Dharmasraya 2025-2030

Ia pun berharap langkah yang diambil ini mendapatkan dukungan dan doa dari masyarakat Dharmasraya, karena Pemkab serius mengawal hak-hak rakyat dalam kompleksitas persoalan lahan yang melibatkan banyak pihak. (tnl)