Fraksi PKB DPRD Tanah Datar Soroti Minimnya Dukungan terhadap Ponpes, Desak Penguatan Ekonomi Umat Berbasis Pesantren

Tanah Datar, Scientia — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Tanah Datar melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Daerah terkait minimnya perhatian terhadap pondok pesantren (ponpes) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029.

Melalui juru bicaranya, Yonnarlis, Fraksi PKB menilai bahwa pemerintah daerah belum menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat lembaga pendidikan keagamaan yang selama ini menjadi benteng moral dan pusat pembentukan karakter generasi muda.

“Kami tidak melihat adanya program yang terukur dan terfokus untuk memperkuat kelembagaan pesantren. Baik itu dalam bentuk perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, maupun dukungan operasional yang memadai. Ini jelas mengkhawatirkan,” tegas Yonnarlis dalam rapat paripurna pembahasan RPJMD. Selasa (9/7).

Fraksi PKB menyerukan agar pemda segera menyusun strategi konkret untuk mendukung kemandirian pesantren, tidak hanya sebagai pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai pilar ekonomi umat.

“Pesantren jangan terus-menerus diposisikan sebagai objek. Saatnya mereka diberdayakan sebagai subjek pembangunan, khususnya dalam penguatan ekonomi keumatan,” ujarnya.

Dalam rekomendasinya, Fraksi PKB mendorong pemda mengembangkan potensi ekonomi pesantren melalui jalur UMKM berbasis pertanian, peternakan, perdagangan, serta produksi halal. Program ini diyakini mampu menjadi katalisator kemandirian ekonomi pesantren dan berdampak luas pada masyarakat sekitar.

“Model ekonomi berbasis pesantren terbukti berhasil di berbagai daerah. Tanah Datar harus bisa mencontoh dan menyesuaikan dengan potensi lokal,” sambung Yonnarlis.

Tak hanya itu, Fraksi PKB juga menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur pendidikan keagamaan di berbagai nagari. Masih banyak kawasan yang tertinggal dari segi akses jalan, ketersediaan air bersih, serta fasilitas publik lainnya yang layak.

“Kita butuh keberpihakan nyata, bukan sekadar jargon. Pembangunan harus merata hingga ke pelosok nagari, termasuk sarana pendidikan keagamaan,” pungkasnya.

Fraksi PKB menegaskan posisinya sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan keberlangsungan pesantren dan pemerataan pembangunan Tanah Datar yang berkeadilan. Mereka menuntut agar pemerintah tidak lagi memandang enteng peran strategis pesantren dalam membentuk karakter bangsa dan memperkuat basis ekonomi kerakyatan.(yrp)