Komisi I DPRD Sumbar Dorong Pemasangan Rambu Larangan Berhenti di Kelok Sembilan

LIMAPULUH KOTA — Dalam upaya menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas di kawasan wisata ikonik Kelok Sembilan, Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melakukan kunjungan kerja ke lokasi tersebut pada Minggu (25/5).

Kunjungan yang juga diikuti oleh perwakilan Satpol PP Sumbar tersebut terungkap untuk memasang rambu-rambu larangan berhenti bagi kendaraan yang melintas di kawasan itu.

Pemasangan rambu ini diharapkan mampu mencegah kepadatan lalu lintas dan potensi kecelakaan yang kerap terjadi akibat kendaraan yang berhenti sembarangan.

Anggota Komisi I DPRD Sumbar, Aida, menegaskan, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kedewanan, Komisi I secara langsung meninjau kondisi terkini Kelok Sembilan yang menjadi ikon Sumbar.

BACAJUGA

DPRD Padang Setujui Perubahan KUA-PPAS 2025, Anggaran Naik Rp10,8 Miliar

Minggu, 22/6/25 | 23:34 WIB

Syarat Sebuah Paragraf yang Ideal

Minggu, 22/6/25 | 20:22 WIB

Menurutnya, keindahan kawasan ini harus dibarengi dengan komitmen kuat dalam menjaga keselamatan pengguna jalan, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan serta meperburuk citra pariwisata dan mengancam keselamatan publik.

Ia menjelaskan, kawasan Kelok Sembilan tidak memiliki ruang aman untuk parkir atau berhenti. Karena itu, aktivitas berhenti tanpa alasan darurat sangat berisiko mengganggu arus lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan lainnya.

“Pemasangan rambu larangan berhenti adalah salah satu langkah preventif yang harus segera diambil untuk mengurangi risiko kecelakaan. Ini juga bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi warga,” ujar Aida.

Ia menambahkan, Komisi I DPRD akan mengupayakan agar anggaran untuk pengadaan dan pemasangan rambu tersebut bisa dialokasikan sehingga langkah penertiban ini dapat segera direalisasikan.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Sumbar lainnya, Irsyad Safar, menyatakan bahwa ketertiban demi kepentingan umum di kawasan Kelok Sembilan harus menjadi prioritas. Menurutnya, penertiban harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat yang menggantungkan hidup di kawasan tersebut, termasuk para pedagang kaki lima atau pelaku usaha kecil.

“Penataan Kelok Sembilan memang harus dilakukan, tetapi dengan solusi yang tidak menimbulkan gesekan sosial. Pemerintah perlu mencarikan lokasi yang lebih representatif bagi masyarakat yang berjualan agar tetap bisa mencari nafkah secara tertib dan aman,” tegas Irsyad.

Dengan pendekatan yang humanis dan solutif, DPRD berharap upaya penertiban kawasan Kelok Sembilan dapat terlaksana dengan baik, tanpa mengorbankan keberlangsungan ekonomi masyarakat sekitar