PADANG, Scientia.id – Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berhasil meraih peringkat 5 nasional dalam bidang ketahanan pangan. Capaian ini tidak terlepas dari keseriusan Pemprov Sumbar di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy dalam mengawal terealisasinya Program Unggulan (Progul) yang berbunyi “Sumbar berkeadilan”.
Progul Sumbar berkeadilan itu berhasil diwujudkan melalui peningkatkan kualitas dan kuantitas Infrastruktur pertanian dan perikanan berupa irigasi ke sentra-sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan. Hasilnya, ketahanan pangan Sumbar menjadi nomor lima terbaik secara nasional.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menjelaskan, sejak tahun 2021 silam Pemprov Sumbar terus konsisten mengalokasikan 10 persen APBD untuk sektor pertanian. Strategi ini juga diikuti dengan pemeliharaan rutin kondisi 65.007 hektare Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Pemprov Sumbar.
“Alhamdulillah, pemeliharaan jaringan irigasi yang selalu rutin kita laksanakan sejak empat tahun terakhir, akibatnya kita berhasil meningkatkan hasil produksi beberapa komoditas utama pertanian Sumbar termasuk padi,” ujar Gubernur Mahyeldi di Padang, Jum’at, (13/9/2024).
Mahyeldi menjelaskan, berdasarkan data terakhir dari Dinas Pertanian Sumatera Barat, capaian produksi padi Sumbar tahun 2023 berhasil menembus angka 1,482, 468 ton Gabah Kering Giling (GKG).
Capaian ini menegaskan posisi Sumatera Barat sebagai salah satu daerah lumbung padi terbesar di Tanah Air. Guna mempertahankan hal itu, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDA-BK) Sumbar terus berupaya memastikan ketersediaan supply air serta kondisi jaringan irigasi Sumbar yang layak.
“Keberadaan jaringan irigasi sangat krusial bagi perkembangan sektor pertanian hingga budidaya ikan air tawar Sumbar. Ketersediaan air juga penting untuk memastikan luasan sawah masyarakat tetap lestari dan tidak beralih fungsi,” ucap Mahyeldi.
Sebagai sektor krusial yang menopang keberlanjutan produksi hasil pertanian Sumbar, Pemprov Sumbar melalui Dinas SDABK Sumbar selama empat tahun terakhir telah menggelontorkan ratusan milliar anggaran untuk kegiatan pemeliharaan 65 Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Provinsi.
Pada tahun 2021 lalu, anggaran pemeliharaan jaringan irigasi yang dialokasikan sebesar Rp79,5 miliar. Tahun 2022 sebesar Rp67,7 miliar, tahun 2023 sebesar Rp59,2 miliar, serta tahun 2024 sebesar Rp25,9 miliar.
“Anggaran untuk pengelolaan sistem irigasi mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Meskipun ada penurunan anggaran dari APBD, namun perawatan irigasi tetap dilakukan secara masif” jelasnya.
Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDA-BK) Sumbar, Ardiyansyah menambahkan, selama empat tahun terakhir, indeks kinerja Irigasi Sumbar terus meningkat. Pada tahun 2024, indeks kinerja irigasi Sumbar Triwulan II mencapai 72,11 persen, meningkat 3,39 persen dari tahun 2020.
Capaian tersebut, tidak terlepas dari keseriusan Dinas SDABK dalam melakukan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilakukan sesuai dengan amanat Permen PUPR nomor 12/PRT/M/2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan dalam upaya mempertahankan kondisi daerah irigasi.
Dokumen Permen PUPR itu, memungkinkan Dinas SDABK Sumbar merekrut 439 orang personel pemeliharaan jaringan irigasi yang disebar ke sembilan wilayah pengamatan jaringan irigasi.
Petugas O&P yang direkrut Dinas SDABK Sumbar, berasal dari masyarakat sekitar yang setiap bulannya digaji sesuai dengan standar Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatra Barat.
“Mereka kita bekali dengan peralatan seperti cangkul, mesin potong rumput, sepatu Boot dan alat pelindung diri dalam bertugas. Kinerja harian petugas O&P, kita pantau lewat aplikasi Si Lihai sebagai sarana pemantauan dan pelaporan kinerja perawatan jaringan yang dilakukan setiap harinya,” jelas Ahdiansyah menerangkan.
Lebih lanjut ia sampaikan, pada tahun 2025 nanti, luasan areal jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemprov Sumbar akan semakin bertambah dari jumlah sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya perubahan regulasi kewenangan yang akan segera diberlakukan Kementrian PUPR.
“Tahun 2025 nanti, jaringan irigasi yang sebelumnya menjadi kewenangan kabupaten/kota dipindahkan menjadi kewenangan Provinsi. Sesuai arahan Gubernur Mahyeldi, anggaran pemeliharaan jaringan irigasi Sumbar kemungkinan besar akan ditambah,” ungkapnya.
Apalagi, sebanyak 21 jaringan irigasi serta bendungan sumber pengairan utama Sumbar, mengalami kerusakan imbas dampak rentetan bencana alam yang melanda beberapa Kabupaten/Kota beberapa waktu lalu.
Mengingat kondisi jaringan irigasi sangat berpengaruh bagi sektor pertanian, maka Dinas SDABK Sumbar telah mengupayakan sejumlah langkah penanganan sementara untuk saluran irigasi yang rusak terdampak bencana. Seperti pemasangan kawat Bronjong Free Intake serta pembangunan jembatan Bailey sementara di bendungan Koto Kandih Kabupaten Pesisir Selatan.
“Pada APBD Perubahan, kita mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk penanganan irigasi di Koto Kandih. Pengerjaannya akan dimulai pada awal Oktober ini, dengan total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp35 miliar untuk penanganan total dan pembangunan irigasi baru,” jelasnya.
Untuk menangani kerusakan bendungan dan jaringan irigasi utama Sumbar ini, Pemprov Sumbar juga telah mengusulkan melalui sumber pendanaan dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Usulan telah kita ajukan, agar perbaikan jaringan irigasi Sumbar yang rusak karena bencana bisa segera dilakukan. Sehingga pola tanam dan perilaku masyarakat petani Sumbar tidak berubah hingga akhirnya produksi hasil pertanian Sumbar dapat dipertahankan atau bahkan berlipat ganda,” pungkasnya. (S/tmi)
