Enam Kerawanan pada Pemilu Tahun 2024

Oleh : Aditya Warman
(Mahasiswa Universitas Negeri Padang )

Seiring dimulainya rangkaian tahapan pemilu tahun 2024 pada 14 Juni 2022 lalu, sirine penyelenggaraannya sudah mulai dinyalakan. Tahapan pertama sebagaimana Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Penyelenggaraan Pemilu 2024 ialah penyusunan perencanaan, program, dan anggaran pemilu.

Dinyalakan sirine pemilu tidak bisa dilihat sebagai rutinitas gawean politik lima tahunan saja namun ada sejumlah potensi-potensi kerawanan yang musti diantisipasi agar suksesi kedaulatan rakyat itu berjalan dengan baik. Yang namanya perebutan kekuasaan tidak lepas dari konflik yang mengiringinya. Oleh sebab itu, antisipasi kerawanan menjadi sebuah keharusan.

BACAJUGA

Dari Sagu ke Pasar Digital: Peluang UMKM Lokal Menembus Batas

Minggu, 25/10/26 | 20:14 WIB

Peran Ibu Tunggal dalam Film “Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu?”

Minggu, 25/10/26 | 18:30 WIB

Berdasarkan hemat penulis, setidaknya ada enam fenomena kerawanan yang harus diantisipasi oleh penyelenggara maupun pihak-pihak terkait. Enam Kerawanan tersebut, yaitu:

Pertama, data pemilih. Masalah data pemilih selalu menjadi problem setiap perhelatan pemilu. Pada pemilu 2019 lalu, daftar pemilih tetap (DPT) diperbaiki berkali-kali. Sebab, persoalan data pemilih ganda, warga meninggal dunia, pindah domisili, menjadi problem yang tidak berkesudahan. Isu ini penting untuk diantisipasi.  Bukan hanya untuk memastikan hak politik warga negara, tetapi juga untuk memastikan penyediaan logistik yang dibutuhkan oleh penyelenggara.

Kedua, sumber daya manusia. Masih terpampang nyata perhelatan pemilu 2019, terdapat 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas yang mengalami sakit. Mereka kelelahan saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Jumlah itu bukan semata angka statistik, tetapi manusia dan kemanusiaannya. Maka, desain penyelenggaranya perlu dipikirkan secara matang agar tidak lagi memakan korban.

Ketiga, pendaftaran dan verifikasi partai politik. Kebijakan penggunaan SIPOL oleh KPU dalam pendaftaran calon partai politik peserta pemilu juga tak kalah rawan, sebab tidak menutup kemungkinan ada kendala jaringan internet atau serangan siber. Maka, karena SIPOL yang pada dasarnya sebagai alat bantu berbasis teknologi, hendaknya KPU masih perlu membuka ruang untuk pemeriksaan secara manual. Hal ini untuk menciptakan keadilan dan perlakuan hukum yang sama bagi setiap calon partai politik peserta pemilu.

Keempat, kampanye. Tahapan kampanye yang sudah ditentukan selama 75 hari oleh KPU menjadi ruang dan waktu yang sangat rawan dalam perhelatan ini sebab potensi pelanggaran seperti politik uang, SARA, ujaran kebencian, dan netralitas ASN sangat rawan terjadi pada tahapan ini. Bahkan, polarisasi warga karena fanatisme terhadap calon juga memungkinkan terjadi.

Kelima, pemungutan dan penghitungan suara. Pengalaman pada pemilu 2019, tahapan ini menjadi tahapan yang paling melelahkan bagi penyelenggara di tingkat TPS. Dengan lima jenis surat suara yang dihitung menuntut kerja dari pagi hari hingga larut malam, bahkan ada yang sampai dini hari lagi. Tak pelak, banyak penyelenggara yang kelelahan. Potensi kerawanannya, bukan hanya lemahnya fisik, tapi memungkinkan terjadi kesalahan dalam hal penghitungan. Oleh karena itu, pengalaman pemilu 2019 hendaknya jadi evaluasi untuk pemilu 2024 nanti.

Keenam, desain sistem penegakan hukum. Konstruksi desain sistem penegakan hukum pemilu hingga saat ini masih sangat rumit, berlapis-lapis. Desain yang saat diterapkan masih menggambarkan sangat banyaknya pintu birokrasi penegakan hukum dalam proses pemilu. Sebagai contoh, pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM), setelah diputus oleh jajaran Bawaslu dan ditindaklanjuti oleh KPU maka keputusan tersebut masih dapat diuji di Mahkamah Agung.

Melihat banyaknya potensi kerawanan itu, perlu diantisipasi oleh semua pihak. Bukan hanya oleh penyelenggara, tapi juga pihak lain sesuai dengan legitimasinya masing-masing. Keterlibatan masyarakat, pemerintah, LSM, media, ataupun aparat penegak hukum juga menjadi sebuah kewajiban untuk sama-sama menyukseskan hajatan lima tahunan ini. Keterlibatan itu bukan semata dalam konteks partisipasi pemilih, tetapi secara partisipastif ikut mengawasi jalannya tahapan yang ada.