PADANG — DPRD Sumbar mulai membahas Perubahan atas Perda No. 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini dilaksanakan seiring dengan diserahkannya nota penjelasan ranperda terkait oleh pemerintah daerah dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (6/11) lalu.Ketua DPRD Sumbar, Muhidi mengatakan, DPRD memandang perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Langkah ini penting untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan kebijakan nasional sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah,” ujar Muhidi.
Dikatakannya, pengelolaan keuangan daerah merupakan instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, penerapannya harus mengedepankan prinsip tertib, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien guna mendukung pelaksanaan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selama ini, sambung dia, Perda Nomor 4 Tahun 2022 telah menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menjalankan siklus pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan serta pertanggungjawaban.
Namun, dinamika kebijakan pengelolaan keuangan negara dan daerah serta perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional menuntut adanya penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Di antaranya, menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
Selain harmonisasi regulasi, perubahan Perda ini juga merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaannya. Setidaknya terdapat enam aspek utama yang menjadi fokus penyempurnaan.
Keenam aspek tersebut meliputi penyesuaian ketentuan umum dan peristilahan, penambahan rincian klasifikasi Belanja Modal dan Bantuan Keuangan, penegasan sumber Penerimaan Pinjaman Daerah, serta penyempurnaan mekanisme dan tahapan penyusunan maupun pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Selanjutnya, penyederhanaan sistematika pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta penguatan tata cara pelaksanaan Utang Daerah, termasuk dalam kondisi darurat bencana.
Terhadap berbagai materi perubahan tersebut, DPRD memandang perlu dilakukan pembahasan secara komprehensif bersama Pemerintah Daerah. Hal ini agar regulasi yang dihasilkan memiliki kepastian hukum, dapat diterapkan secara efektif, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
Di sisi lain, pengelolaan keuangan daerah juga harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan fiskal, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, Gubernur Sumatera Barat akan menyampaikan Nota Penjelasan terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Penyampaian nota penjelasan tersebut menjadi tahapan awal untuk selanjutnya dilakukan pembahasan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah. Diharapkan, pembahasan Ranperda ini dapat menghasilkan regulasi yang jelas, implementatif, dan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh perangkat daerah.
Dengan demikian, penyempurnaan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah diharapkan mampu memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy mengatakan, perubahan Perda yang diusulkan dalam Ranperda ini tidaklah merombak keseluruhan sistem yang sudah ada, melainkan menyempurnakan beberapa bagian krusial agar lebih fleksibel dan berpihak pada kebutuhan riil daerah.
“Regulasi ini disusun berpijak pada semangat yang sama, yaitu menjadikan pengelolaan keuangan daerah sebagai instrumen yang benar-benar mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, sekaligus tetap taat asas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ucapnya. (*)
![Ketua OC Musdaprov KNPI Sumbar ke-XVI, Wendi Juli Putra.[foto:ist]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261111-WA0012-350x250.jpg)
