Donizar Bantu Rp50 Juta untuk Pembangunan Masjid di Koto Balingka

Pasaman, Scientia – Anggota DPRD Sumatera Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Donizar, menyiapkan bantuan sebesar Rp50 juta untuk pembangunan masjid di Jorong Kampung Randah, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Koto Balingka, Pasaman Barat.

Komitmen bantuan itu disampaikan saat menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan pembangunan masjid yang menjadi pusat aktivitas ibadah dan kegiatan keagamaan warga.

“Masjid bukan hanya tempat untuk melaksanakan ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan tempat memperkuat kebersamaan masyarakat. Karena itu, aspirasi masyarakat untuk pembangunan masjid ini tentu menjadi perhatian kami,” kata Donizar.

Ia mengatakan, bantuan Rp50 juta tersebut diberikan pembangunna sarana dan prasarana masjid, agar aktivitas beribadah masyarakat dapat berjalan lancar. Menurut dia, aspirasi yang disampaikan warga dalam kegiatan sosialisasi menjadi perhatian dan tidak boleh berhenti sebatas catatan pertemuan.

“Kami berupaya membantu sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang ada. Mudah-mudahan bantuan ini bisa meringankan kebutuhan pembangunan masjid dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

BACAJUGA

Bimbel Privat Ranah Cerdas, Solusi Pendampingan Belajar Anak

Kamis, 12/11/26 | 04:01 WIB

Sepuluh Nama Masuk Bursa Bakal Calon Ketua KNPI Sumbar

Rabu, 11/11/26 | 20:21 WIB

Donizar menjelaskan, Perda Nomor 8 Tahun 2019 menjadi salah satu landasan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Regulasi tersebut mengatur upaya penanganan berbagai persoalan sosial melalui perlindungan, rehabilitasi, pemberdayaan, dan jaminan sosial.

Ia menilai, penyelenggaraan kesejahteraan sosial membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, lembaga sosial, dan berbagai unsur lainnya.

“Persoalan kesejahteraan sosial bukan hanya soal bantuan bagi masyarakat miskin. Lebih dari itu, bagaimana masyarakat mendapatkan perlindungan, memiliki kesempatan untuk berkembang, dan memperoleh kehidupan yang lebih layak,” tuturnya.

Donizar berharap masyarakat memahami keberadaan perda tersebut agar mengetahui hak-haknya sekaligus dapat berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan program kesejahteraan sosial.

Ia juga mengingatkan agar persoalan sosial di lingkungan masyarakat disampaikan kepada pemerintah dan wakil rakyat sehingga dapat dicarikan solusi melalui kebijakan maupun program yang tersedia.

“Yang terpenting, kehadiran peraturan daerah harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai perda hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi tidak menjawab kebutuhan warga,” katanya.(yrp)