Padang, SCIENTIA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat Sumatera Barat untuk mengimbangi perluasan akses terhadap produk dan layanan keuangan formal. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026, tingkat inklusi keuangan Sumatera Barat mencapai 95,37 persen, melampaui tingkat inklusi keuangan nasional sebesar 93,61 persen.
Demikian disampaikan Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat Roni Nazra dalam Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Sumatera Barat Tahun 2026 yang diselenggarakan OJK bersama industri jasa keuangan dan pemangku kepentingan terkait di Basko Grand Mall, Kota Padang, Minggu (1/11). Kegiatan bertema “Akses Keuangan Merata, Ekonomi Berdaya, Masyarakat Sejahtera” tersebut diikuti lebih dari 500 peserta dari unsur industri jasa keuangan, instansi vertikal, dan masyarakat umum.
Roni menyampaikan bahwa capaian inklusi keuangan tersebut menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan layanan keuangan formal oleh masyarakat. Namun, peningkatan akses keuangan perlu berjalan seiring dengan pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan risiko produk keuangan.
“Capaian ini menunjukkan semakin banyak masyarakat Sumatera Barat yang telah memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan formal. Namun demikian, tantangan ke depan bukan hanya membuka akses keuangan, tetapi juga memastikan masyarakat memahami manfaat, risiko, hak, dan kewajiban dalam menggunakan produk keuangan,” jelas Roni, Selasa (3/11).
Roni menambahkan bahwa peningkatan literasi keuangan menjadi langkah penting untuk melindungi masyarakat dari berbagai aktivitas keuangan ilegal, termasuk investasi ilegal, pinjaman online ilegal, dan penipuan digital.
Selain itu, OJK terus mendorong pemanfaatan produk dan layanan keuangan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat.
Khusus bagi Sumatera Barat yang memiliki kerentanan terhadap bencana alam, OJK juga mendorong peningkatan pemahaman dan pemanfaatan produk keuangan yang memberikan perlindungan, termasuk asuransi, guna membantu masyarakat menghadapi berbagai risiko keuangan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi yang hadir mewakili Gubernur Sumatera Barat menyampaikan bahwa perkembangan teknologi digital membuka peluang untuk mempercepat pemerataan akses keuangan hingga ke wilayah nagari dan perdesaan.
“Dengan layanan keuangan digital, masyarakat dapat melakukan transaksi secara lebih cepat, mudah, dan efisien tanpa terkendala jarak dan waktu. Hal ini menjadi peluang strategis bagi Sumatera Barat untuk memperluas inklusi keuangan, memperkuat daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke wilayah nagari dan perdesaan,” kata Arry.
Melalui rangkaian BIK 2026, OJK bersama pemerintah daerah, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya terus memperluas edukasi keuangan, pembukaan rekening dan akses produk keuangan, fasilitasi pembiayaan, serta pemberdayaan masyarakat.
OJK berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendorong inklusi keuangan yang berkualitas, meningkatkan perlindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
