Arosuka, Scientia.id – Pemerintah nagari di Kabupaten Solok didorong memperkuat anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari). Langkah itu dinilai penting karena ancaman bencana hidrometeorologi terus terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Solok.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok, Khairul, S.Sos., mengatakan 74 nagari di Kabupaten Solok memiliki peran penting dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat. Pemerintah nagari dinilai berada pada posisi paling dekat dengan warga sehingga dapat mengidentifikasi kondisi lingkungan, wilayah rawan dan kebutuhan masyarakat ketika bencana terjadi.
“Harapan kami kepada 74 nagari, jadikan anggaran penanggulangan bencana sebagai salah satu prioritas dalam APB Nagari. Sehingga secara bersama-sama kita dapat memperkuat upaya mitigasi,” ujar Khairul.
Pernyataan tersebut disampaikan Khairul setelah rapat evaluasi penanggulangan bencana di Posko BPBD Kabupaten Solok, Selasa (29/9/2026). Evaluasi berlangsung saat proses pemulihan pascagalodo yang menerjang kawasan Kompleks Perkantoran Bupati Solok dan sejumlah wilayah masyarakat masih berlangsung.
Kabupaten Solok dalam beberapa waktu terakhir menghadapi sejumlah bencana hidrometeorologi, mulai dari banjir, longsor hingga galodo. Pada akhir 2025, bencana hidrometeorologi terjadi di sejumlah wilayah, sementara belum lama ini galodo menerjang kawasan Kompleks Perkantoran Bupati Solok dan permukiman masyarakat di sekitarnya.
Pada periode yang sama, banjir juga terjadi di kawasan Danau Kembar dan longsor dilaporkan terjadi di wilayah Lembah Gumanti.
Direktur Pemetaan Wilayah BNPB, Dr. Ultrach, mengatakan penanggulangan bencana pada dasarnya telah menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam regulasi dan penganggaran di tingkat nagari. Namun, perhatian terhadap aspek tersebut masih kerap terabaikan dalam proses penyusunan anggaran.
Karena itu, anggaran nagari dinilai dapat diarahkan tidak hanya untuk pembangunan dan pelayanan rutin, tetapi juga untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Program tersebut dapat mencakup edukasi kebencanaan, pemetaan wilayah rawan, pelatihan dan simulasi evakuasi, penguatan relawan, penyediaan peralatan kedaruratan hingga pengembangan sistem peringatan dini berbasis masyarakat.
Salah satu upaya yang dapat diperkuat adalah Kampung Siaga Bencana (KSB) di setiap nagari. KSB diharapkan tidak berhenti sebagai organisasi formal, tetapi memiliki kemampuan mengenali ancaman, melakukan tindakan cepat, membantu proses evakuasi dan memberikan dukungan kepada kelompok rentan.
Penguatan mitigasi juga perlu diikuti dengan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai jalur evakuasi, titik kumpul, lokasi aman serta langkah yang harus dilakukan ketika peringatan bencana dikeluarkan.
Dengan kondisi geografis dan ancaman hidrometeorologi yang dihadapi, kesiapsiagaan di tingkat nagari menjadi salah satu bagian penting dalam upaya mengurangi risiko bencana di Kabupaten Solok. (*)
