Arosuka, Scientia.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta Pemerintah Kabupaten Solok memastikan seluruh warga terdampak banjir bandang atau galodo terdata secara menyeluruh. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar penanganan, termasuk jika diperlukan penataan kembali atau relokasi permukiman.
Hal itu disampaikan Gibran saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Hidrometeorologi Banjir Bandang di Posko Utama Bencana Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Jumat (25/9/2026).
“Pak Bupati, tolong didata orangnya,” ujar Gibran dalam rapat tersebut.
Menurut Gibran, penanganan pascabencana tidak cukup hanya berfokus pada perbaikan rumah dan permukiman. Pemerintah juga perlu memperhatikan lahan pertanian yang terdampak karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan keberlangsungan hidup masyarakat.
Ia juga meminta setiap rencana relokasi dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keamanan. Lokasi baru bagi warga terdampak harus dipastikan tidak berada di kawasan yang memiliki risiko bencana serupa.
“Pastikan, Pak Bupati, lokasi barunya aman untuk pengungsian,” katanya.
Selain persoalan permukiman, Gibran menekankan agar pelayanan publik tetap berjalan meski sejumlah fasilitas pemerintahan mengalami kerusakan akibat banjir bandang.
Salah satu layanan yang menjadi perhatian adalah administrasi kependudukan. Wapres meminta pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tetap tersedia agar warga terdampak dapat mengurus dokumen administrasi yang diperlukan.
“Pelayanan publik harus tetap jalan, terutama Dukcapil,” tegasnya.
Ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian Wapres dalam penanganan pascabencana. Ia meminta kebutuhan dasar tersebut segera dipastikan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan akibat terganggunya sumber air setelah banjir.
“Air bersih jangan sampai air kotor karena bencana. Nanti kita realisasikan,” ujar Gibran.
Wapres juga meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, terutama lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kebutuhan kelompok tersebut, kata dia, harus diperhitungkan sejak proses evakuasi hingga tahap pemulihan.
Dalam rapat tersebut, Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan kondisi terkini dan dampak banjir bandang yang melanda wilayahnya. Laporan mencakup kerusakan rumah warga, infrastruktur, hingga sejumlah bangunan perkantoran pemerintah.
Kerusakan kawasan perkantoran menjadi salah satu perhatian karena berdampak terhadap aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Pemerintah daerah juga menyampaikan perkiraan kerugian serta kebutuhan penanganan lanjutan.
Selain perbaikan kerusakan, Pemkab Solok menyampaikan kebutuhan pembangunan sabo dam sebagai bagian dari upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana di masa mendatang.
Jon Firman Pandu juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wapres yang datang langsung melihat kondisi masyarakat terdampak. Menurutnya, perhatian pemerintah pusat menjadi dukungan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi proses pemulihan.
BNPB dan Pemprov Sumbar Sampaikan Laporan
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dalam rapat tersebut menyampaikan terima kasih atas kunjungan Wapres ke Kabupaten Solok. Ia mengatakan tingginya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir menjadi salah satu kondisi yang perlu terus diwaspadai.
Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota, kata Mahyeldi, juga melakukan penyisiran dan pemantauan terhadap sejumlah aliran sungai sebagai langkah kewaspadaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto melaporkan bahwa jajaran BNPB telah turun langsung mendukung penanganan bencana, termasuk proses pencarian, pertolongan, evakuasi, dan penanganan awal masyarakat terdampak.
Setelah fase tanggap darurat berakhir, penanganan akan dilanjutkan pada tahap pemulihan di tingkat kabupaten dengan tetap berkoordinasi bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Di akhir rapat, Gibran mengapresiasi kekompakan pemerintah daerah dan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan bencana di Kabupaten Solok.
“Di Solok ini cukup kompak semua,” ujar Gibran.
Rapat tersebut dihadiri Kepala BNPB, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kapolda Sumbar, Bupati dan Wakil Bupati Solok, unsur Forkopimda, jajaran perangkat daerah, serta unsur terkait lainnya.
Usai rapat, Jon Firman Pandu juga menyampaikan sejumlah kebutuhan daerah secara langsung kepada Wapres untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut pemerintah pusat. (*)
