Donizar: Data Stunting Harus Turun dari Angka ke Rumah Tangga

Padang, Scientia — Pemerintah memperkuat pemanfaatan data Keluarga Risiko Stunting untuk membuat intervensi lebih tepat sasaran. Bagi Anggota DPRD Sumatera Barat Donizar, pendekatan berbasis keluarga harus menjadi arah baru penanganan stunting di daerah.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, menyatakan data Keluarga Risiko Stunting akan dikolaborasikan dengan pemerintah daerah dan mitra untuk menentukan sasaran intervensi. Pemerintah menargetkan prevalensi stunting nasional turun menjadi 14,2 persen pada 2029.

Donizar menilai kebijakan tersebut relevan bagi Sumatera Barat karena persoalan stunting tidak dapat diselesaikan hanya melalui pemberian makanan tambahan.

Stunting berkaitan dengan pola asuh, kesehatan ibu, sanitasi, air bersih, kondisi ekonomi keluarga, pendidikan orang tua dan akses terhadap pelayanan kesehatan.

Karena itu, data keluarga berisiko harus benar-benar digunakan oleh pemerintah daerah. Data tidak boleh berhenti menjadi dokumen administrasi.

Donizar berpandangan pemerintah provinsi bersama kabupaten dan kota perlu membuat peta keluarga berisiko secara rinci. Dengan begitu, intervensi dapat diberikan kepada keluarga yang paling membutuhkan.

Pendekatan tersebut juga memungkinkan program kesehatan, sosial dan pendidikan saling terhubung.

Keluarga dengan ibu hamil berisiko, anak balita, sanitasi buruk dan pendapatan rendah, misalnya, membutuhkan intervensi yang berbeda dengan keluarga yang hanya menghadapi persoalan gizi.

Donizar menilai kader posyandu memiliki posisi strategis karena mereka berada dekat dengan keluarga. Pemerintah perlu memastikan kader mendapatkan dukungan data, anggaran dan pelatihan.

Masalah sanitasi juga tidak boleh dipisahkan dari stunting. Pemerintah perlu memastikan keluarga memiliki akses air bersih dan jamban layak.

Dalam konteks Sumbar, pendekatan tersebut harus memperhatikan karakter nagari. Pemerintah nagari dapat menjadi simpul koordinasi antara keluarga, kader, puskesmas dan pemerintah daerah.

Donizar menilai penurunan stunting harus diukur dari perubahan kehidupan keluarga, bukan hanya perubahan persentase dalam laporan.

Jika angka stunting turun tetapi keluarga miskin masih kesulitan memperoleh air bersih, makanan bergizi dan layanan kesehatan, pekerjaan pemerintah belum selesai.

Karena itu, Donizar mendorong agar kebijakan stunting dipadukan dengan program perlindungan sosial dan pemberdayaan keluarga.

Ia menilai investasi terbesar dalam pembangunan manusia justru dimulai dari seribu hari pertama kehidupan.(yrp)