Donizar: Koperasi Merah Putih Harus Jadi Penggerak Ekonomi Nagari, Bukan Sekadar Program Pemerintah

Padang, Scientia – Pemerintah terus mempercepat operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai salah satu strategi membangun ekonomi berbasis desa. Memasuki Juli 2026, ribuan koperasi telah memiliki badan hukum dan sebagian mulai beroperasi untuk mendukung distribusi pangan, pembiayaan usaha, hingga pemasaran hasil produksi masyarakat.

Bagi Anggota DPRD Sumatera Barat, Donizar, keberhasilan program tersebut tidak boleh hanya diukur dari banyaknya koperasi yang berdiri. Yang lebih penting adalah apakah koperasi benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Jangan sampai koperasi hanya menjadi papan nama atau sekadar memenuhi target administrasi. Yang dibutuhkan masyarakat adalah koperasi yang hidup, sehat, dan mampu menggerakkan ekonomi nagari,” kata Donizar.

Menurutnya, Sumatera Barat memiliki tradisi gotong royong dan ekonomi berbasis komunitas yang kuat. Karena itu, model Koperasi Merah Putih memiliki peluang berkembang apabila dikelola secara profesional dan disesuaikan dengan potensi lokal.

Pemerintah membentuk Koperasi Merah Putih untuk memangkas rantai distribusi yang selama ini dinilai merugikan petani, nelayan, dan peternak. Koperasi diharapkan menjadi pusat penyerapan hasil produksi, distribusi kebutuhan pokok, hingga akses pembiayaan usaha sehingga nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati masyarakat desa.

Selain itu, pemerintah menargetkan puluhan ribu koperasi dapat beroperasi hingga akhir 2026 dengan dukungan pelatihan manajer, sistem digital, dan penguatan tata kelola.

Menurut Donizar, tujuan tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat Sumatera Barat yang sebagian besar masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan usaha mikro.

“Kalau koperasi mampu membeli hasil panen dengan harga yang layak, menyediakan pupuk, modal usaha, sekaligus membantu pemasaran, maka ekonomi masyarakat akan bergerak lebih cepat,” ujarnya.

Donizar menilai keberadaan Koperasi Merah Putih harus disinergikan dengan pemerintahan nagari, Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), kelompok tani, kelompok nelayan, dan pelaku UMKM.

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak membangun ekosistem usaha yang saling bersaing, melainkan saling memperkuat.

“Yang harus dibangun adalah kolaborasi. Koperasi menjadi simpul ekonomi, sementara BUMNag, kelompok tani, dan UMKM menjadi mitra dalam menciptakan nilai tambah,” katanya.

Menurut dia, setiap nagari memiliki potensi yang berbeda. Di daerah pesisir, koperasi dapat fokus pada sektor perikanan. Di kawasan pertanian, koperasi dapat menjadi pusat distribusi hasil panen dan kebutuhan produksi. Sementara di kawasan wisata, koperasi dapat mendukung pemasaran produk ekonomi kreatif dan kuliner lokal.

Meski optimistis terhadap program tersebut, Donizar mengingatkan bahwa koperasi membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten.

Ia menilai pengurus koperasi harus memahami tata kelola usaha, manajemen keuangan, hingga pemasaran digital agar mampu bersaing di tengah perubahan ekonomi.

“Koperasi sekarang tidak bisa lagi dikelola secara konvensional. Harus transparan, akuntabel, dan mengikuti perkembangan teknologi,” ujarnya.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan pelatihan bagi calon manajer koperasi sebagai bagian dari penguatan kapasitas SDM agar koperasi mampu berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi desa.

Donizar menegaskan bahwa ukuran keberhasilan Koperasi Merah Putih bukan sekadar jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap koperasi mampu meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda, memperkuat UMKM, dan menjaga perputaran ekonomi tetap berada di tingkat lokal.

“Kita ingin koperasi menjadi instrumen ekonomi kerakyatan yang benar-benar dirasakan manfaatnya. Ketika masyarakat semakin sejahtera, berarti tujuan program ini tercapai,” kata Donizar.(yrp)