Bukittinggi, Scientia.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi melahirkan sejumlah rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025.
Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, mengatakan, laporan keterangan Pertanggungjawaban wali kota kepada DPRD adalah sebagai perwujudan transparansi dan akuntabiltas kepala daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
“Berdasarkan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang disampaikan oleh Walikota beberapa waktu lalu, DPRD Kota Bukittinggi telah melakukan pembahasan dan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran,” ujar Syaiful Efendi, Selasa (18/4/2026).
Hal tersebut disampaikan Syaiful Efendi pada sidang paripurna DPRD paripurna DPRD Kota Bukittinggi dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025.
Dikatakan, evaluasi selama kurun waktu 1 tahun anggaran guna mengetahui apakah kinerjanya telah sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan, yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Evaluasi kinerja tersebut dilakukan dalam rangka proses umpan balik atas kinerja tahun yang lalu guna mendorong adanya produktivitas dan perbaikan/penyempurnaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
Selanjutnya kata dia lagi, dilakukan analisa secara komparatif, yaitu dengan cara memperbandingkan antara target indikator kinerja dengan capaiannya, baik yang telah direncanakan serta antara kinerja nyata tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya.
Pembahasan yang dilakukan juga mengacu pada amanat Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi, capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan pelaksanaannya dan tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.
“Setelah memahami dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bukittinggi Tahun 2025 yang dilakukan melalui tahapan rapat internal Pansus, rapat kerja bersama pemerintah daerah dan instansi terkait, serta kunjungan kerja, maka DPRD Kota Bukittinggi memberikan catatan-catatan dan rekomendasi sebagai bahan perbaikan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan Pemerintah Kota Bukittinggi,” ucapnya.
Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias menyampaikan, rekomendasi atas LKPJ Wali Kota Bukittinggi Tahun 2025 yang disampaikan DPRD menjadi bahan penyusunan perencanaan pada tahun 2026 dan 2027, penyusunan anggaran perubahan tahun 2026 dan 2027, serta penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan kebijakan strategis kepala daerah.
“Hasil rekomendasi DPRD ini akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Dihimbau kepada perangkat daerah Kota Bukittinggi yang mendapat rekomendasi DPRD untuk segera menindaklanjuti karena hasil tindak lanjut tersebut akan dilaporkan ke DPRD pada LKPJ tahun 2026,” pintanya.
Berikut beberapa rekomendasi diantaranya untuk SKPD Kota Bukittinggi.
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1. Agar Dinas Pendidikan berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Agama (Kemenag) untuk memastikan jadwal pendaftaran, seleksi, hingga pengumuman antara sekolah umum (SD/SMP) dan madrasah (MI/MTs) dilakukan secara serentak atau berdekatan untuk menghindari adanya siswa yang terdaftar ganda dua sekolah.
2. Pengadaan pakaian sekolah gratis untuk semua peserta didik baru termasuk Madrasah Ibtidaiyah, MTSN dan MAN.
3. Kembali melakukan koordinasi yang intens dengan dinas Pendidikan provinsi Sumatra Barat untuk jaminan ketersediaan bangku SLTA bagi warga Bukittinggi.
4. Melakukan kembali pendataaan anak putus sekolah sehingga kita dapat mengetahui jumlah anak yang putus sekolah di Bukittinggi agar mereka bisa melanjutkan Kembali Pendidikan baik formal maupun non-formal.
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian yang intensif atas kasus kenakalan remaja khususnya kasus bulliying yang mempengaruhi kenakalan remaja.
6. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif antara Dinas Pendidikan dengan DPRD dan stakeholder terkait realisasi pokok pokok pikiran DPRD sehingga pokir DPRD dapat direalisasikan sebagaimana mestinya.
7. Melaksanakan rehalibitasi sarana dan prasarana sekolah serta penyelesaian Pembangunan infrastruktur yang terbengkalai.
8. Meningkatkan Efektivitas pemanfaatan anggaran serta tata kelola penggunaan anggaran agar tepat sasaran
9. Mendorong pembentukan regulasi (Perda/Perwako/aturan lainnya) yang mengatur standar baku peran dan fungsi lembaga adat. Lembaga adat harus ditempatkan sebagai mitra strategis pemerintah yang memiliki struktur yang jelas, sehingga keberadaannya menjadi bagian integral dalam pengambilan kebijakan berbasis kearifan lokal.
10. Melakukan inventarisasi total terhadap seluruh unsur kebudayaan, meliputi: profil tokoh adat (Niniak Mamak), peran Bundo Kanduang, ritus kegiatan adat, hingga aset fisik budaya di tingkat Nagari. Dokumentasi ini harus dikelola dalam sistem basis data digital agar dapat diakses sebagai bahan edukasi dan rujukan kebijakan di masa depan.
11. Berkolaborasi untuk mengintegrasikan hasil inventarisasi adat ke dalam muatan lokal sekolah. Nilai-nilai budaya Bukittinggi harus menjadi pondasi utama dalam pembentukan etika dan karakter siswa di seluruh jenjang pendidikan.
DINAS KESEHATAN
1. Menambah alokasi dana untuk Program pencegahan atau penanganan HIV, AIDS, NAPZA dan TBC seperti pemeriksaan dini (screening) massal pada kelompok risiko tinggi dan pengadaan alat tes mandiri yang lebih aksesibel.
2. Agar segera menyelesaikan kasus tanah di puskesmas gulai bancah serta jalan ke Puskemas Plus Mandiangin.
3. Terkait penolakan masyarakat terhadap imunisasi agar Dinas Kesehatan bisa memberikan edukasi dan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat agar masyarakat paham dampak imunisasi sehingga tidak terjadi lagi penolakan oleh masyarakat.
4. Melakukan optimalisasi serta peningkatan sarana dan prasarana kantor dan Puskesmas secara komprehensif guna menciptakan ruang kerja dan pelayanan yang representative.
5. Mengoptimalisasi Standar Pelayanan Publik guna meningkatkan indeks kepuasan masyarakat.
6. Memaksimalkan fungsi RSUD, agar rujukan dari puskesmas diutamakan ke RSUD kota Bukittinggi sehingga berpengaruh terhadap capaian Retribusi di Bidang Kesehatan.
7. Meningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran serta tata kelola penggunaan anggaran agar tepat sasaran.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1. Memastikan jaringan drainase terintegrasi dengan baik dan melakukan upaya-upaya nyata dalam rangka antisipasi permasalahan banjir di Kota Bukittinggi.
2. Untuk permasalahan penyediaan air bersih diminta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan PDAM untuk segera menindak lanjutinya baik dengan menambah jalur air baru atau perluasan jaringan pipa agar menjangkau lebih banyak masyarakat dan menjamin ketersediaan air bersih secara terus-menerus.
3. Melakukan pemeriksaan rutin ke lapangan untuk mengecek kondisi Penerangan Jalan Umum (PJU) dan tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat.
4. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Propinsi untuk perbaikan sarana prasarana jalan terutama area
5. jalan By Pass dan jalan Propinsi. Memaksimalkan pemeliharaan dan perbaikan jalan dalam kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi.
6. Memastikan jaringan drainase terintegrasi dengan baik dan melakukan upaya – upaya nyata dalam rangka antisipasi permasalahan banjir di Kota Bukittinggi.
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1. Untuk lebih aktif dalam menyelesaikan permasalahan penetapan tanah ulayat dengan melibatkan tokoh masyarakat serta melakukan koordinasi dengan pemerintah Propinsi dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
2. Dalam penyusunan program dan kegiatan diminta agar lebih banyak mengalokasikan belanja untuk kegiatan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat dan tidak habis untuk belanja rutin kantor.
3. Mendorong agar segera melakukan perbaikan serta pemeliharaan saluran saluran drainase, jalan lingkung dan fasilitas umum lainnya.
4. Mengintensifkan petugas lapangan untuk sering turun kelapangan melakukan pemeriksaan terkait fasilitas umum tanpa harus menunggu adanya laporan dari masyarakat atau pihak kelurahan.
5. Agar lebih optimal melaksanakan pemeliharaan rutin Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) dan memastikan anggaran pemeliharaan yang dikeluarkan pemerintah sebanding dengan kualitas hunian yang dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
6. Memastikan alokasi dana untuk belanja pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum yang memadai setiap tahun anggaran.
7. Memprioritaskan anggaran dan kinerja Bidang Pertanahan terhadap program Sertifikasi Tanah Pemda. Bidang Pertanahan harus fokus menyelesaikan administrasi tanah milik pemerintah terlebih dahulu sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan aset daerah.
8. Melakukan audit dan inventarisasi ulang secara fisik maupun administratif terhadap seluruh titik tanah milik Pemerintah Kota melalui koordinasi dengan Badan Keuangan. Bidang Pertanahan harus berani melakukan penelusuran terhadap aset yang dikuasai atau dimanfaatkan orang lain tanpa kontribusi pada daerah.
9. Membangun komunikasi yang lebih intensif dan strategis dengan instansi vertikal (BPN) untuk mempercepat proses pensertifikatan massal aset daerah. Kendala administratif yang selama ini menjadi alasan “stagnannya” sertifikasi aset harus segera diurai dengan kerja sama lintas sektoral. (*)
![Ketua Mabincab PMII Kota Padang, Wendriadi saat membrikan sambutan pada pembukaan Konfercab. Sabtu, (25/4) [foto : sci/yrp]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2026/04/IMG-20260425-WA00042-350x250.jpg)
