![Oleh: Yogi Resya Pratama, Sekretaris DPD KNPI Kota Pariaman.[foto:ist]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2026/11/62-812-7742-8021-20240929_122652_1.jpg)
Musyawarah Daerah Provinsi (Musdaprov) KNPI Sumatera Barat ke-XVI semestinya menjadi momentum bagi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) untuk menentukan arah gerakan. Forum ini diharapkan melahirkan kepemimpinan baru yang mampu membawa aspirasi aktivis, memperkuat peran Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), sekaligus menjawab persoalan kepemudaan di Sumatera Barat.
Namun, ada satu pertanyaan yang patut diajukan menjelang perebutan kursi Ketua DPD KNPI Sumbar, apakah pertarungan ini benar-benar tentang masa depan pemuda, atau justru menjadi arena transaksi kepentingan di balik nama besar konsolidasi?
Pertanyaan itu bukan tanpa alasan. Jabatan Ketua KNPI selama ini memiliki daya tarik tersendiri di kalangan aktivis. Ia bukan sekadar posisi struktural dalam organisasi, melainkan juga pintu masuk menuju ruang politik, akses kekuasaan, jaringan elite, hingga pengakuan di lingkungan pemerintahan dan masyarakat.
Karena itu, tidak mengherankan jika kontestasi perebutan kursi Ketua KNPI mendapat perhatian luas. Tiga kandidat yang maju dalam perebutan kursi Ketua DPD KNPI Sumbar masing-masing membawa dukungan dan kekuatan politik organisasi.
Di mata OKP, DPD KNPI, maupun kelompok pendukungnya, setiap kandidat dianggap sebagai jagoan yang diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan mereka. Di sinilah persoalan mulai menarik untuk bahas lebih jauh.
Konsolidasi yang semestinya menjadi ruang pertukaran gagasan, perlahan bisa berubah menjadi pasar negosiasi. Para kandidat bergerak menemui pemilik mandat, pendiri organisasi, senior, tokoh berpengaruh, hingga orang-orang yang bertindak sebagai penghubung kepentingan. Semua dikemas dengan istilah komunikasi, silaturahmi, dan penyamaan persepsi.
Padahal, masyrakat pemuda tentu berhak mengetahui apa yang sesungguhnya dibicarakan dalam setiap pertemuan tersebut. Apakah tentang program kepemudaan, penguatan OKP, dan arah organisasi tiga tahun ke depan? Ataukah sudah masuk pada pembagian posisi, janji dukungan, serta kesepakatan politik yang tidak selalu berkaitan dengan kepentingan pemuda?
Negosiasi dalam organisasi tentu bukan sesuatu yang haram. Dalam demokrasi organisasi, dukungan harus dibangun melalui komunikasi dan kesepakatan. Namun, persoalannya muncul ketika mandat organisasi diperlakukan seperti komoditas yang bisa ditukar dengan keuntungan tertentu.
Semakin dekat waktu pemilihan, semakin besar pula kemungkinan ego sektoral menguasai ruang pengambilan keputusan. Masing-masing pemilik mandat tentu memiliki pertimbangan. Ada yang membawa kepentingan organisasi, ada yang memperjuangkan posisi, bahkan ada pula yang mungkin melihat kontestasi sebagai kesempatan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok.
Dalam situasi seperti ini, kandidat berada pada posisi yang tidak mudah. Mereka harus meyakinkan sebanyak mungkin pemilik suara. Berbagai cara ditempuh untuk memperoleh empati dan simpati. Retorika politik dimainkan, komunikasi diperluas, dan janji-janji mulai disampaikan.
Masalahnya, apakah seluruh janji tersebut lahir dari gagasan yang realistis atau sekadar alat untuk mengamankan kemenangan?
Kita juga melihat bagaimana narasi tentang perubahan, persatuan, dan kebangkitan pemuda mulai mengisi ruang publik. Setiap kandidat memiliki visi dan misi yang terdengar menjanjikan. Ada gagasan tentang pemberdayaan pemuda, penguatan ekonomi kreatif, peningkatan kapasitas OKP, hingga keterlibatan pemuda dalam pembangunan daerah.
Tetapi, visi dan misi tidak boleh berhenti sebagai materi kampanye. Organisasi kepemudaan sudah terlalu sering menjadi tempat lahirnya janji yang terdengar besar, tetapi sulit ditemukan realisasinya setelah pemilihan selesai.
KNPI tidak kekurangan gagasan. Yang kerap menjadi persoalan adalah keberanian mengubah gagasan menjadi kerja organisasi. Program pemberdayaan pemuda tidak akan berjalan hanya karena seorang ketua memiliki kedekatan dengan pejabat. Penguatan OKP juga tidak cukup dengan membagikan ruang dalam struktur kepengurusan. Semua membutuhkan tata kelola, keberpihakan anggaran, konsistensi, dan kemampuan menggerakkan organisasi.
Karena itu, ukuran kelayakan seorang calon Ketua KNPI semestinya tidak berhenti pada seberapa banyak dukungan yang berhasil dikumpulkan. Lebih jauh, publik perlu melihat rekam jejak, kapasitas kepemimpinan, kemandirian sikap, serta kemampuannya menjaga organisasi agar tidak menjadi kendaraan kepentingan politik kelompok tertentu.
Ada hal lain yang juga perlu dipertanyakan, mengapa jabatan Ketua KNPI begitu diperebutkan, sementara persoalan kesejahteraan pemuda masih menjadi pekerjaan rumah?
Banyak pemuda Sumatera Barat menghadapi keterbatasan akses pekerjaan, sulitnya memperoleh ruang usaha, rendahnya akses terhadap peningkatan keterampilan, hingga minimnya kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dalam kondisi seperti itu, KNPI seharusnya hadir sebagai rumah besar yang memperjuangkan kepentingan mereka.
Jangan sampai organisasi justru lebih sibuk mengurus siapa yang menjadi ketua daripada memikirkan bagaimana pemuda mendapatkan ruang untuk berkembang.
Kita tidak sedang menafikan pentingnya kontestasi. Kompetisi kepemimpinan justru diperlukan agar organisasi tidak dikuasai oleh satu kelompok secara terus-menerus. Namun, kompetisi harus tetap memiliki batas etik. Pemilik mandat harus sadar bahwa suara yang mereka bawa merupakan amanah organisasi, bukan hak pribadi yang bebas dipertukarkan.
Begitu pula para kandidat. Kemenangan memang menjadi tujuan dalam setiap pemilihan. Tetapi, kemenangan yang diperoleh melalui kompromi kepentingan tanpa arah organisasi yang realistis hanya akan melahirkan beban baru bagi kepemimpinan berikutnya.
Musdaprov KNPI Sumbar ke-XVI seharusnya menjadi kesempatan untuk menguji kedewasaan politik aktivis. Apakah mereka mampu menempatkan kepentingan pemuda di atas kepentingan kelompok? Apakah para kandidat siap membangun organisasi dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas? Dan yang paling penting, apakah mereka berani menolak kesepakatan yang berpotensi menggadaikan independensi organisasi?
Pada akhirnya, siapa pun yang terpilih akan menghadapi ujian yang sama. Struktur kepengurusan bisa disusun, jabatan bisa dibagikan, dan dukungan politik bisa dikonsolidasikan. Namun, legitimasi seorang ketua tidak cukup dibangun dari hasil pemungutan suara. Ia harus membuktikan bahwa dirinya memang layak memimpin.
Sebab, KNPI bukan perusahaan pialang jabatan bagi para aktivis. Ia adalah rumah besar pemuda yang seharusnya memperjuangkan kepentingan generasi, bukan menjadi tempat memperdagangkan mandat.
Jika Musdaprov kali ini hanya menghasilkan pergantian ketua tanpa perubahan cara berpikir dan cara kerja organisasi, maka yang berganti hanyalah orangnya. Sementara persoalan KNPI akan tetap sama.








