Oleh: Dr. Syamsul Bahri, M.M.
(Dosen Universitas Ekasakti & Doktor Ilmu Ekonomi)
Masalah yang mengakar tak cukup ditebas dengan niat baik, ia hanya tumbang oleh daya ekonomi yang kokoh dan terstruktur.
Beberapa hari lalu saya mencoba membongkar sebuah tunggul pohon mati berdiameter sekitar 30 sentimeter. Menggunakan cangkul, linggis, gergaji, dan parang, saya menggali dan memotong akar demi akar. Tiga hari bekerja, tenaga terkuras, tetapi tunggul itu tetap kokoh. Ia tak bergeming. Saya kemudian membayangkan, seandainya tersedia alat berat, seperti excavator, mungkin lima menit saja persoalan itu selesai. Namun, menghadirkan alat sekuat itu tentu membutuhkan biaya besar.
Di situlah saya menyadari, bukan semata kerja keras yang menentukan hasil, melainkan kapasitas. Kapasitas dalam dunia modern hampir selalu bermuara pada kekuatan ekonomi. Berdasarkan pengalaman sederhana itu saya menangkap pelajaran penting bahwa masalah yang mengakar membutuhkan daya besar untuk dicabut. Daya besar itu bergantung pada kekuatan ekonomi. Refleksi ini terasa sangat relevan dalam konteks ekonomi nasional Indonesia saat ini.
Pertumbuhan Ekonomi Masih Solid, tetapi Dinamika Struktural Kompleks
Di atas kertas, ekonomi nasional masih tumbuh stabil di kisaran lima persen. Angka ini sering menjadi dasar optimisme bahwa fondasi kita cukup kuat menghadapi gejolak global. Namun pertumbuhan makro tidak otomatis melahirkan transformasi struktural. Produktivitas tenaga kerja masih tertinggal dibandingkan negara-negara pesaing di kawasan. Sebagian besar tenaga kerja kita masih berada di sektor informal. Daya beli kelas menengah belum sepenuhnya pulih. Ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi tetap menjadi tantangan nyata.
UMKM yang menyerap mayoritas tenaga kerja nasional pun terus bergulat dengan persoalan klasik: keterbatasan pembiayaan, literasi digital yang belum merata, serta akses pasar yang timpang. Sementara itu, agenda besar, seperti hilirisasi industri, transformasi digital, dan penguatan ketahanan pangan terus didorong. Semua itu adalah langkah strategis. Namun transformasi sejati tidak hanya diukur dari proyek dan angka investasi, melainkan dari sejauh mana struktur ekonomi berubah secara mendasar dan inklusif.
Dalam konteks inilah pelajaran sederhana dari tunggul menjadi relevan. Permasalahan yang telah mengakar puluhan tahun, kemiskinan struktural, ketimpangan wilayah, biaya politik yang mahal, rendahnya daya saing industri, tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan parsial. Ia membutuhkan daya ungkit yang besar: penguatan industri berbasis nilai tambah, reformasi sistem pembiayaan yang lebih adil, investasi serius pada pendidikan dan teknologi, serta keberpihakan nyata pada ekonomi produktif rakyat.
Pertumbuhan tanpa penguatan struktur ibarat memotong akar kecil tanpa menyentuh akar utama. Ia memberi kesan bergerak, tetapi tidak benar-benar menggoyahkan persoalan.
Ketenagakerjaan dan Kualitas Pertumbuhan
Tingkat pengangguran resmi di Indonesia sekitar 4,9 persen. Sekalipun angka ini tidak tinggi dibanding banyak negara lain, realitasnya menunjukkan fakta yang lebih kompleks. Banyak pekerjaan yang tersedia bersifat informal atau dengan upah rendah, sementara sebagian besar tenaga kerja muda tetap mengalami kesulitan memasuki pasar kerja formal yang bergaji menengah.
Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak secara otomatis menghapus persoalan struktural seperti stagnasi upah dan rendahnya produktivitas tenaga kerja. Ini serupa dengan memotong akar kecil tanpa melihat struktur akar utama yang lebih dalam.
Ketimpangan dan Agenda Ekonomi Nasional
Indikator ketimpangan pendapatan (rasio Gini) memberikan gambaran yang campur aduk: menurut data terbaru ada tren penurunan ketimpangan di beberapa periode, tetapi pada periode lain data menunjukkan kenaikan terlebih dahulu sebelum penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun distribusi pendapatan terlihat sedikit membaik, ketimpangan masih menunggu kebijakan yang lebih struktural dan berpihak pada pemerataan ekonomi.
Pemerintah mencanangkan sejumlah agenda besar, seperti hilirisasi industri, transformasi digital, dan peningkatan ketahanan pangan. Proyek-proyek besar juga terus diluncurkan, termasuk investasi strategis dalam sumber daya alam dan infrastruktur. Tetapi agenda besar tanpa basis kekuatan ekonomi yang kuat sering kali berujung pada janji tanpa struktur. Hilirisasi yang hanya berfokus pada output produksi tanpa memperhitungkan distribusi nilai tambah dan kapasitas teknologi domestik hanya menghasilkan pertumbuhan kuantitatif, bukan transformasi ekonomi yang bermakna bagi rakyat banyak.
Dalam literatur ekonomi-politik, Karl Marx menekankan bahwa struktur ekonomi merupakan basis yang menentukan arah bangunan politik dan sosial. C. Wright Mills menunjukkan bagaimana elite kekuasaan modern selalu bertumpu pada kontrol atas sumber daya ekonomi. Bahkan dalam hubungan internasional, Hans Morgenthau menegaskan bahwa kekuatan ekonomi adalah instrumen utama dalam perebutan pengaruh global. Ketiga perspektif itu berbeda konteks, tetapi memiliki satu benang merah. Tanpa fondasi ekonomi yang kuat, transformasi struktural sulit terwujud.
Kita sering berbicara tentang semangat transformasi, tentang integritas, komitmen, dan visi besar. Semua itu penting. Namun, transformasi bukanlah peristiwa moral, melainkan ia adalah proses struktural. Ia menuntut daya ungkit yang besar, seperti tunggul tua yang berakar dalam, struktur lama tidak akan tercabut hanya dengan tekad, tetapi dengan kapasitas.
Kemiskinan struktural, ketimpangan wilayah, kualitas pendidikan yang belum merata, biaya politik yang mahal, hingga rendahnya daya saing industri bukan persoalan permukaan. Ia terhubung dengan distribusi aset, akses terhadap pembiayaan, penguasaan teknologi, dan konsentrasi modal. Jika akar-akar itu tidak disentuh, maka yang terjadi hanyalah penyesuaian kosmetik, bukan transformasi.
Transformasi membutuhkan penguatan ekonomi produktif, yaitu industri bernilai tambah tinggi, sistem pembiayaan yang inklusif, investasi serius pada pendidikan dan riset, serta tata kelola fiskal yang memberi ruang bagi negara untuk melindungi yang lemah dan mendorong yang produktif. Tanpa itu, pertumbuhan hanya menjadi angka statistik. Ia bergerak, tetapi tidak cukup kuat untuk menggoyahkan struktur lama. Indonesia memiliki modal besar, bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, serta posisi strategis dalam rantai pasok global. Namun, potensi tidak otomatis menjadi kekuatan. Potensi adalah peluang. Kekuatan adalah kapasitas yang dibangun secara sadar, terencana, dan berkelanjutan.
Menuju Indonesia Emas 2045, kita sering berbicara tentang lompatan besar menjadi negara maju. Namun, status negara maju bukanlah hasil dari retorika transformasi, melainkan dari struktur ekonomi yang kokoh, tenaga kerja yang produktif, industri yang kompetitif, sistem keuangan yang inklusif, dan distribusi peluang yang adil. Pengalaman sederhana membongkar tunggul mengajarkan saya bahwa kerja keras memang penting, tetapi tanpa alat yang memadai, hasilnya terbatas. Dalam konteks kebangsaan, alat itu adalah kekuatan ekonomi yang terbangun secara sistemik.
Transformasi sejati bukan lahir dari semangat semata, melainkan dari kapasitas yang menopangnya. Jika Indonesia sungguh ingin mencapai visi Indonesia Emas 2045, berdaulat, adil, dan berdaya saing global maka membangun kekuatan ekonomi bukan sekadar agenda teknokratis, melainkan prasyarat historis.
Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi kenyataan jika kita berani membangun kekuatan ekonomi yang mampu mencabut akar lama dan menumbuhkan struktur baru yang lebih adil dan produktif.
