Gubernur Sumbar Dampingi Menko PMK Resmikan Huntara

Agam, Scientia – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Pratikno, meresmikan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sabtu (24/1).

Peresmian huntara tersebut menjadi bagian dari kunjungan kerja Menko PMK ke Sumbar sekaligus peninjauan langsung progres pemulihan pascabencana di sejumlah daerah terdampak. Selain Kabupaten Agam, kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Sebelum peresmian, Menko PMK bersama rombongan mengikuti paparan perkembangan penanganan bencana di Sumbar yang digelar di Balairung Rumah Dinas Bupati Agam. Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Bupati Agam Benny Warlis, Wakil Kepala BPS RI Dr. Soni Hari Budi Utomo Harmadi, jajaran Kemenko PMK, unsur TNI-Polri, serta kepala daerah dan Forkopimda se-Sumbar.

Dalam kesempatan itu, Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa Presiden RI telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di tiga provinsi di Sumatera. Satgas tersebut bertugas mengoordinasikan seluruh tahapan pemulihan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

BACAJUGA

DPP PKB Kantongi Hasil UKK, 15 Ketua DPC di Sumbar Segera Ditetapkan

Kamis, 23/4/26 | 21:23 WIB

Uji Kelayakan Digelar Besok, PKB Saring 65 Calon Ketua DPC se-Sumbar

Rabu, 22/4/26 | 14:19 WIB

“Presiden menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak sekadar membangun kembali, tetapi membangun dengan lebih baik dan lebih aman. Karena itu, rehabilitasi dan rekonstruksi harus berbasis data yang akurat agar tidak lagi dilakukan di kawasan rawan bencana,” ujar Pratikno.

Ia menjelaskan, pendataan kerusakan dan kebutuhan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pendampingan BNPB, diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), serta didukung oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menyampaikan bahwa penanganan darurat di Sumbar terus berjalan. Sejumlah jembatan darurat, seperti jembatan Bailey dan Aramco, hampir rampung dikerjakan. Selain itu, ratusan alat berat dari pemerintah pusat telah dikerahkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak.

“Logistik masih aman dan layanan dasar seperti listrik, komunikasi, air bersih, kesehatan, BBM, serta LPG hampir sepenuhnya pulih,” kata Suharyanto.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dalam paparannya menyebutkan, total estimasi kerusakan dan kerugian akibat bencana di Sumatera Barat mencapai sekitar Rp33 triliun dan berdampak pada 15 kabupaten dan kota. Daerah dengan tingkat kerusakan tertinggi berada di Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Kabupaten Padang Pariaman.

“Total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan mencapai Rp21,4 triliun, mencakup sektor infrastruktur, permukiman, sosial, pendidikan, ekonomi, hingga pengurangan risiko bencana,” ujar Mahyeldi.

Ia juga menekankan pentingnya pembangunan sabo dam dan cek dam, khususnya di wilayah Agam dan Tanah Datar, sebagai langkah mitigasi jangka panjang untuk mengantisipasi banjir dan lahar dingin. Mahyeldi berharap pendanaan dapat sepenuhnya didukung melalui APBN serta penyaluran Dana Transfer ke Daerah dapat dipercepat.

Dengan diresmikannya hunian sementara ini, pemerintah berharap masyarakat terdampak dapat segera melanjutkan kehidupan secara lebih layak, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun Sumatera Barat yang lebih tangguh dan aman dari risiko bencana.(yrp)