![Anggota DPRD Sumbar Donizar saat Rapat Kerja Komisi dalam rangka pembahasan RAPBD Tahun 2026.[foto : ist]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2025/10/Donizar-Baru-e1760538253142.jpg)
Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PKB, Donizar, menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini berpotensi memperlebar ketimpangan akses pendidikan. Banyak orang tua, katanya, sudah kesulitan membayar iuran komite sekolah yang menjadi beban rutin setiap bulan. Fraksi PKB menilai pendidikan menengah harus digratiskan agar anak-anak Sumatera Barat tak terhenti di tengah jalan hanya karena iuran sekolah.
“Ekonomi sedang menurun, harga kebutuhan pokok naik, sementara penghasilan banyak keluarga tidak bertambah. Kita khawatir, kalau ini tidak segera diatasi, akan banyak anak yang terpaksa berhenti sekolah,” ujar Donizar saat Rapat Kerja Komisi di DPRD Sumbar. Rabu (15/10).
Menurutnya, kebijakan pendidikan gratis semestinya tidak berhenti di tingkat SD dan SMP saja. Pendidikan dasar memang sudah bebas biaya karena menjadi kewenangan kabupaten dan kota, dibiayai melalui dana BOS dari DAK non-fisik. Namun, untuk SMA dan SMK yang dikelola oleh pemerintah provinsi, pungutan melalui komite sekolah masih lazim dilakukan, meskipun sekolah sudah menerima dana BOS.
“Ada ketimpangan di sini. SD dan SMP gratis, tapi ketika naik ke SMA, siswa kembali terbebani biaya. Padahal, pendidikan menengah adalah fase penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas,” tegasnya.
Untuk mewujudkan pendidikan gratis di Sumatera Barat, Fraksi PKB mengusulkan tiga langkah strategis yang dinilai realistis dan terukur. Pertama, memperketat serta meningkatkan efektivitas penggunaan Dana BOS di sekolah menengah agar benar-benar menyentuh kebutuhan dasar siswa.
Kedua, memberikan perhatian khusus melalui alokasi APBD provinsi, dimulai dengan penyaluran dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Dan ketiga, Pemprov Sumbar diminta menyiapkan alokasi sekitar Rp50 miliar dalam APBD untuk menutup iuran komite dan menambah dukungan operasional sekolah.
“Dana Rp50 miliar bukan angka besar jika dibandingkan manfaat sosial yang dihasilkan. Ini akan langsung dirasakan oleh masyarakat bawah, sekaligus mendorong peningkatan mutu pendidikan karena pengawasan dan efektivitas anggaran bisa ditingkatkan,” jelas Donizar.
Ia menegaskan, pendidikan gratis bukan sekadar kebijakan populis, melainkan bentuk tanggung jawab moral negara terhadap rakyatnya.
“Negara tidak boleh membiarkan anak-anak berhenti sekolah hanya karena biaya. Pendidikan adalah hak, bukan privilese bagi yang mampu,” ujarnya.
Donizar menyebut, jika dijalankan dengan tata kelola anggaran yang transparan, juga dapat memperbaiki kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah di sektor pendidikan.
“Pendidikan bukan hanya urusan sekolah dan murid. Ini soal masa depan masyarakat Sumatera Barat. Kalau aksesnya tidak dijaga, kita sedang kehilangan generasi,” tutup Donizar.(Yrp)
