Harga Cabai Meroket, Ketua DPW PKB Sumbar Usulkan Penguatan Pertanian Lokal

Padang, Scientia – Ketua DPW PKB Sumatera Barat, Firdaus, angkat bicara terkait lonjakan harga cabai merah keriting yang sejak awal September 2025 terus merangkak naik. Dari Rp59 ribu per kilogram di minggu pertama, kini harganya sudah mencapai Rp90 ribu per kilogram di pasar tradisional.

Menurut Firdaus, kenaikan harga cabai yang tajam ini harus menjadi perhatian serius pemerintah karena berdampak langsung terhadap dua pihak sekaligus: petani sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen. “Kalau harga cabai jatuh, petani kita yang paling menderita. Tapi kalau harganya terlalu tinggi, masyarakat yang jadi terbebani. Karena itu, yang dibutuhkan sekarang adalah keseimbangan agar dua-duanya tidak dirugikan,” ujarnya.

Firdaus memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumbar yang bergerak cepat dengan mendatangkan pasokan cabai merah keriting dari Magelang, Jawa Tengah, melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP). Sebanyak 700 kilogram cabai dikirim ke Sumbar dan akan disalurkan melalui operasi pasar untuk menekan harga yang terus melambung.

“Kami mendukung langkah Pemprov yang bekerja sama dengan BI, Bulog, dan BMPD. Ini langkah konkret untuk menjaga ketersediaan cabai di pasaran dan mencegah daya beli masyarakat semakin tergerus,” kata Firdaus.

Meski begitu, Firdaus menegaskan bahwa distribusi pangan dari luar daerah hanya solusi jangka pendek. Ia menilai ke depan harus ada strategi yang lebih kuat untuk meningkatkan produksi cabai lokal di Sumbar agar tidak selalu tergantung pada pasokan dari daerah lain. Menurutnya, Sumatera Barat memiliki lahan dan petani yang mumpuni, tinggal bagaimana pemerintah memberikan dukungan penuh mulai dari penyediaan bibit unggul, pupuk, hingga pendampingan teknis agar produktivitas petani bisa meningkat.

Selain itu, Firdaus juga menekankan pentingnya membangun sistem tata niaga yang adil dan transparan agar harga cabai di tingkat petani tetap layak sekaligus terjangkau bagi masyarakat. Pemerintah, katanya, juga perlu mendorong terbentuknya kelembagaan petani seperti koperasi atau kelompok tani agar mereka memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Tidak kalah penting, fasilitas pascapanen seperti cold storage harus disiapkan supaya cabai tidak cepat rusak ketika terjadi kelebihan produksi, dan pemerintah sebaiknya mulai mengembangkan industri olahan cabai seperti bubuk atau pasta cabai agar produk petani memiliki nilai tambah.

“Kalau langkah-langkah ini dijalankan secara konsisten, saya yakin petani kita akan lebih sejahtera dan masyarakat tidak lagi dihantui harga cabai yang fluktuatif,” tegas Firdaus.

Ia menambahkan, PKB Sumbar akan terus mengawal kebijakan pangan di DPRD agar kebijakan yang lahir berpihak pada masyarakat sekaligus memberikan kepastian kesejahteraan bagi petani cabai sebagai ujung tombak ketahanan pangan di daerah.(yrp)