Jembatan Penghubung Nagari Panyubarangan dan Kecamatan Timpeh Rusak, Hambat Aktivitas Ekonomi

Dharmasraya, Scientia.id – Jembatan penghubung Nagari Panyubarangan dengan Kecamatan Timpeh, Dharmasraya, saat ini berada dalam kondisi sangat mengkhawatirkan, menghambat aktivitas ekonomi warga dan menimbulkan keluhan dari masyarakat serta tokoh pemuda setempat.

Ketua Pemuda Nagari Panyubarangan, Sodikin Dencin, menegaskan bahwa jembatan ini merupakan infrastruktur vital bagi warga sebagai akses utama perekonomian dan penghubung menuju Ibu Kota Kecamatan.

“Kerusakan jembatan ini menjadi penghambat utama aktivitas ekonomi masyarakat. Jembatan ini sangat penting karena menghubungkan Nagari kami ke pusat kecamatan,” ungkapnya, Jumat (27/6/2025).

BACAJUGA

Anggota DPRD Dharmasraya Chuyank Boy Sosialisasikan Program Listrik Gratis untuk Warga Kurang Mampu

Sabtu, 11/10/25 | 05:37 WIB

Aksi Blokade Jalan di Dharmasraya, Warga Desak PT BPSJ Tanggung Jawab atas Infrastruktur Rusak

Jumat, 10/10/25 | 21:25 WIB

Menurut Dencin, saat ini perbaikan jembatan hanya mengandalkan inisiatif masyarakat setempat.

“Kami berupaya mencari sumbangan dan donatur untuk memperbaiki jembatan kayu ini. Hingga akhirnya kami bergotong – royong,” bebernya.

Kerusakan jembatan diperparah oleh kendaraan berat yang melintas dengan muatan melebihi kapasitas. Dencin pun meminta perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut untuk peduli dan tidak mengabaikan kondisi infrastruktur di lingkungan mereka.

“Tadi kami sudah mengonfirmasi ke pihak PT SAK dan besok dijadwalkan akan ada pertemuan. Harapan kami, pertemuan tersebut dapat menghasilkan solusi konkret,” harapnya.

Di sisi lain, harapan masyarakat agar Pemerintah Daerah turun tangan menghadapi kendala anggaran. Informasi yang diterima menyebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dharmasraya sedang menghadapi kondisi keuangan yang minim, bahkan dikabarkan memiliki anggaran Rp 0 untuk perbaikan infrastruktur.

Warga sangat berharap adanya langkah cepat dan kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, dan tokoh masyarakat agar akses vital ini segera mendapatkan penanganan sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah. (tnl)