Dharmasraya, Scientia.id – Keluhan petani di Nagari Koto Padang terkait ambruknya jembatan gantung di Muaro Sungai Utan Koto Balai PT DL Jorong Koto Lintas Nagari Koto Padang, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, yang telah terjadi sejak enam bulan lalu, mendapat tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dharmasraya, Catur Ebyandri Mushendra, menyatakan bahwa informasi mengenai kondisi jembatan tersebut telah disampaikan langsung kepada Bupati.
“Mudah – mudahan bisa di dapatkan solusinya dan insyaAllah akan dibahas bersama dengan pihak terkait lainnya,” ungkapnya pada Senin malam (11/5/2025).
Catur Ebyandri Mushendra menjelaskan kendala utama penanganan jembatan ambruk ini adalah ketiadaan anggaran infrastruktur di PUPR, yang saat ini berjumlah Rp 0.
“Pusat memang menarik semua anggaran,” jelasnya.
Meski demikian, Pemerintah Daerah Dharmasraya tidak tinggal diam dan berupaya mencari solusi.
“Pemda berupaya untuk lebih mengawali APBD P pada bulan Agustus – September karena efisiensi kebijakan Pusat,” kata Ebi Catur.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Bupati Dharmasraya telah dua kali bertemu langsung dengan Menteri PU untuk meminta kembali dana dengan formula kebijakan baru dari pusat.
“Anggaran jalan, jembatan, irigasi, program air bersih. Proposal yang diberikan tersebut untuk anggaran 2025 ini,” ucapnya.
Kebijakan baru ini, menurut Catur Ebyandri Mushendra, dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah kabupaten/kota mengajukan program baru yang benar-benar prioritas.
“InsyaAllah akan ada turun beberapa program lanjutan yang sekarang Perpres sedang dibahas di pusat,” harapnya.
Baca Juga: Jembatan Gantung Ambruk di Nagari Koto Padang Lumpuhkan Ekonomi Petani
Sebagai tindak lanjut, Dinas PUPR Dharmasraya berencana untuk meninjau langsung ke lokasi jembatan yang roboh tersebut. (tnl)