Pemprov Sumbar – Muhammadiyah Bangun Sinergi untuk Penguatan Nagari

Padang, SCIENTIA – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus membangun hubungan baik dan sinergi berbagai sektor dengan organisasi Islam Muhammadiyah.

Terlebih, Muhammadiyah banyak berkontribusi untuk Tanah Air, termasuk dalam penguatan nagari (desa) di Sumbar. Tak hanya di sektor pendidikan, tapi juga sektor kesehatan, ekonomi, hingga turut menciptakan ketentraman di masyarakat.

“Muhammadiyah telah membuktikan sebagai Mitra strategis pemerintah. Banyak program yang berhasil karena sinergi ini,” kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi alam acara peringatan Milad Muhammadiyah ke-112 di Padang, Sabtu (30/11).

BACAJUGA

Dari Politisi ke Negarawan, Halim Iskandar Tekankan Arah Kaderisasi PKB di Muscab Sumbar

Senin, 13/4/26 | 22:57 WIB

Tim Lupak Polres Dharmasraya Sikat 5 Pelaku Narkoba di Sungai Kambut

Minggu, 12/4/26 | 14:27 WIB

Bagi Mahyeldi, Pemprov Sumbar sangat penting terus bersinergi dengan Muhammadiyah dalam memberi penguatan di nagari. Ia berharap dukungan Muhammadiyah terus berlanjut untuk menyelesaikan berbagai tugas besar ke depan.

Penguatan nagari yang dimaksud yakni menanamkan akar Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai filosofi Minangkabau. Penguatan nagari menjadi prioritas utama dalam aspek kelembagaan, sosial, dan spiritual.

Mahyeldi menjelaskan, regulasi yang mendukung visi ini juga telah disusun dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Gubernur (Pergub). Hanya saja, masih banyak tantangan dalam implementasi di lapangan.

“Kita sudah punya regulasi, kini tantangan terbesar adalah pelaksanaannya. Untuk itu, dukungan Muhammadiyah sangat dibutuhkan dalam mewujudkan nagari yang kuat dan berdaya saing,” ujarnya.

Tak hanya itu, Gubernur Sumbar ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum Milad ke-112 Muhammadiyah sebagai ajang refleksi dengan kolaborasi dalam membangun Sumbar yang lebih maju.

Menurutnya, Milad ke-112 Muhammadiyah ini sekaligus juga menjadi penegasan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat tetap menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah. (adpsb/tmi/hyu)