Keterbukaan Informasi Publik di Era Presiden Prabowo

Padang, Scientia.id – Pada sidang paripurna perdana Kabinet Merah Putih yang berlangsung pada 23 Oktober 2024, presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyoroti masalah birokrasi di Indonesia. Dalam pidatonya Prabowo menyampaikan birokrasi Kita terkenal ribet dan lambat. Ia menggambarkan bagaimana masyarakat seringkali merasakan kesulitan dalam berurusan dengan birokrasi pemerintahan. Bahkan, ia mendengar keluhan dari rakyat yang merasa bahwa birokrasi bukanlah solusi melainkan masalah.

“Kalau bisa dibikin sulit, kenapa harus dipermudah?,” kata Prabowo yang menyoroti lemahnya kinerja birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, dalam sambutannya pada acara deklarasi gerakan solidaritas nasional pada 2 November 2024 Prabowo menegaskan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

“Tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintahan yang bersih,” ujar Prabowo

BACAJUGA

Informasi Adalah Amanah, Al Qur’an Jadi Kompas Etika Komunikasi

Senin, 21/4/25 | 14:02 WIB

Memaknai Independensi dan Objektivitas Majelis Komisioner KI Sumbar

Rabu, 16/4/25 | 08:25 WIB

Sebagai langkah konkrit, pada 8 November 2024 sebelum melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara Prabowo kembali yang menyampaikan pesan kuat tentang pentingnya pemerintahan yang bersih.

“saya bertekad menciptakan pemerintahan bersih dari penyelewengan bersih dari ketidakefisienan, bersih dari manipulasi dan bersih dari kongkalikong,” katanya.

Komitmen ini mencerminkan keinginan presiden untuk melakukan pembenahan total terhadap sistem birokrasi dan pemerintahan yang telah berlangsung lama di Indonesia. Dengan kepemimpinan baru ditangan Prabowo-Gibran yang mulai menjabat pada 20 Oktober 2024, Indonesia memasuki babak baru dalam tata kelola pemerintahan.

Prabowo bersama wakil presiden Gibran rakabuming Raka membawa visi besar Indonesia emas 2045 dengan 8 misi strategis untuk membangun Indonesia ke depan. Salah satu misi penting yang ditekankan adalah perbaikan birokrasi dan penguatan reformasi politik dan hukum, serta pemberantasan korupsi dan narkoba.

Baca Juga: KI Sumbar Apresiasi Bawaslu Pariaman Atas Layanan Informasi Publik bagi Disabilitas

Untuk mewujudkan visi tersebut, Prabowo sadar betul bahwa birokrasi harus dibenahi agar dapat berjalan lebih efisien dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat. (KISB)