Khadafi Ajak Komunitas se-Kota Pariaman Perangi Politik Uang

Pariaman, Scientia – Anggota Bawaslu Sumbar, Muhamad Khadafi mengajak komunitas se-Kota Pariaman untuk waspada terhadap tipuan – tipuan Paslon wali kota dan wakil wali kota yang berusaha mempengaruhi hak suara dengan menggunakan politik uang. Dia menyebut bahwa apa yang diberikan saat ini akan diambil kembali.

Hal itu disampaikan Khadafi saat membuka kegiatan Bawaslu Goes to Community di Kota Pariaman. Kegiatan tersebut diikuti oleh mayoritas kalangan perempuan.

Khadafi mengatakan, jika dana yang digelontorkan saat menjadi calon mencapai milyaran rupiah, kira – kira bagaimana para Paslon tersebut mengembalikan modal yang telah dikeluarkan itu. Sedangkan, gaji beserta tunjangan yang diterimanya selama lima tahun tidak mencukupi untuk menutupi modal yang telah dikeluarkan.

Lalu, Khadafi menjelaskan, semua itu akan berdampak terhadap kebijakan yang akan dibuat oleh Paslon tersebut jika terpilih, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya. Sehingga masyarakat tidak lagi menerima manfaat dari tugas dan tanggungjawab yang seharusnya dilakukan.

BACAJUGA

Bawaslu Sumbar Gelar Pengawasan Partisipatif Pilkada 2024

Kamis, 09/1/25 | 11:39 WIB

Pilkada 2024, Representasi Wajah Demokrasi Indonesia ke Depannya

Senin, 09/12/24 | 13:11 WIB

“Hal ini sangat merugikan masyarakat dan belangsung lama yaitu lima tahun ke depan. Maka dari itu jangan di sia – siakan hal pilih hanya karena kesenangan sesat. Lima tahun, masyarakat hanya melihat saja dan tidak menerima manfaat untuk kesejahteraan,” ujar Khadafi dihadapan peserta kegiatan.

Oleh karena itu, Khadafi menghimbau agar semua yang berada di lokasi kegiatan untuk menyampaikan pesan tersebut kepada masyarakat lainnya. Sebab hal ini merupakan bagian dari pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat dalam misi pencegahan pelanggaran.

“Ayo kita tolak dan kita lawan serta kita perangi. Kehidupan 5 tahun ke depan, tergantung apa yang kita lakukan hari ini,” himbau Khadafi.

Di samping itu, pelanggaran – pelanggaran lain seperti SARA, Hoax, dan politik identitas juga sering terjadi jelang pemilihan. Saling serang, jelek – menjelekkan, umpatan dan lainnya juga mesti dihindari, karena belum tentu orang yang diperjuangkan akan memperjuangkan masyarakat.

“Mari kita awasi pemilihan ini, sehingga Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil dapat terlaksana,” tutupnya. (yrp)