Donizar: Pendidikan Gratis Tidak Cukup Hanya dengan Penghapusan SPP

Padang, Scientia — Rencana pemerintah menggratiskan pendidikan di sekolah negeri dari jenjang PAUD hingga SMA dan SMK membuka babak baru kebijakan pendidikan nasional. Namun bagi Anggota DPRD Sumatera Barat dari Fraksi PKB, Donizar, persoalan pendidikan tidak selesai hanya dengan menghapus pungutan kepada orang tua.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, komitmen agar biaya pendidikan negeri mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri dapat diakses secara gratis. Pemerintah kemudian mempercepat pembahasan skema penerapannya, termasuk dukungan melalui BOS dan Program Indonesia Pintar.

Donizar menilai kebijakan tersebut harus diterjemahkan sampai ke tingkat sekolah. Pemerintah daerah perlu memastikan tidak muncul biaya pengganti dalam bentuk pungutan lain yang pada akhirnya kembali dibebankan kepada keluarga.

Menurutnya, pendidikan gratis juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas. Sekolah tidak cukup hanya bebas biaya, tetapi harus memiliki guru yang memadai, ruang belajar yang layak, laboratorium, perpustakaan, fasilitas digital, hingga dukungan bagi siswa dari keluarga miskin.

Bagi Sumatera Barat, kebijakan tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh kebutuhan pendidikan menengah. Apalagi biaya pendidikan SMA, SMK dan SLB selama ini menjadi salah satu persoalan yang bersentuhan langsung dengan kemampuan ekonomi keluarga.

Donizar berpandangan pemerintah provinsi perlu menyiapkan peta kebutuhan secara rinci. Jangan sampai kebijakan pendidikan gratis diterapkan seragam tanpa memperhitungkan perbedaan kondisi sekolah di perkotaan, daerah kepulauan, wilayah pegunungan, dan kawasan terpencil.

Persoalan lain adalah keberlanjutan anggaran. Pendidikan gratis membutuhkan pembiayaan yang stabil agar sekolah tidak kehilangan kemampuan menjalankan kegiatan belajar-mengajar ketika sumber pendanaan dari orang tua dikurangi.

Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sinkronisasi antara anggaran pusat dan daerah. Dana BOS, PIP dan sumber pembiayaan lainnya harus ditempatkan dalam satu desain agar tidak terjadi tumpang tindih ataupun kekurangan.

Donizar juga melihat pendidikan gratis sebagai instrumen memutus rantai kemiskinan. Anak dari keluarga kurang mampu harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang lebih tinggi.

Ia menilai Sumbar harus berani menjadikan pendidikan sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar urusan belanja rutin pemerintah daerah. Kebijakan pendidikan gratis, menurut Donizar, baru akan bermakna jika anak-anak Sumbar tidak lagi berhenti sekolah karena alasan biaya sekaligus mendapatkan pendidikan bermutu.

Dengan demikian, pekerjaan pemerintah setelah menghapus biaya sekolah justru semakin besar: memastikan tidak ada anak tertinggal, tidak ada sekolah kekurangan fasilitas, dan tidak ada keluarga miskin yang kembali terbebani oleh biaya pendidikan dalam bentuk lain.(yrp)