Jakarta, Scientia – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mulai mendorong perubahan peta ekonomi daerah dengan mengusulkan pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat sebagai kawasan industri hijau dan masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Usulan tersebut menjadi salah satu agenda utama yang dibawa Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat melakukan audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto di Gedung Ali Wardhana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/7).
Dalam pertemuan itu, Mahyeldi tidak hanya membahas pembangunan infrastruktur, tetapi juga menawarkan konsep besar menjadikan Sumbar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pantai barat Sumatera.
Ada tiga agenda strategis yang disampaikan kepada pemerintah pusat, yakni pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang sebagai kawasan industri hijau cerdas, percepatan reaktivasi jalur kereta api, serta pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
Mahyeldi menyebut pengembangan Teluk Tapang memiliki posisi penting dalam memperkuat daya saing ekonomi Sumbar. Kawasan tersebut dirancang bukan sekadar sebagai pelabuhan barang, tetapi sebagai Smart Green Industrial Port City yang menggabungkan fungsi logistik, industri, dan kawasan ekonomi berbasis energi bersih.
“Sumatera Barat memiliki posisi strategis di pantai barat Sumatera. Pengembangan Teluk Tapang akan menjadi pintu masuk investasi sekaligus pusat logistik dan industri yang mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam daerah,” kata Mahyeldi.
Menurut dia, keberadaan kawasan industri di sekitar Teluk Tapang akan membuka peluang hilirisasi berbagai komoditas unggulan daerah. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah industri berbasis kelapa sawit, mengingat Pasaman Barat merupakan salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Sumbar.
Rencana pengembangan kawasan itu mencakup industri strategis seperti kilang minyak (oil refinery) dan industri biodiesel berbasis minyak sawit mentah atau CPO.
Selama ini, sebagian besar distribusi komoditas Sumbar masih bertumpu pada Pelabuhan Teluk Bayur di Kota Padang. Kehadiran Teluk Tapang diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi, menekan biaya logistik, sekaligus memperluas akses perdagangan dari wilayah pantai barat Sumatera.
Tidak hanya untuk Sumbar, kawasan ini juga diproyeksikan menjadi simpul logistik regional yang dapat mendukung wilayah sekitar, termasuk Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Selain sektor pelabuhan, Mahyeldi juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat reaktivasi jaringan kereta api di Sumbar.
Menurutnya, konektivitas transportasi menjadi faktor penting agar pusat-pusat produksi daerah dapat terhubung dengan kawasan industri dan pasar.
Reaktivasi jalur kereta api dinilai tidak hanya berdampak pada efisiensi distribusi barang, tetapi juga mampu memperkuat sektor pariwisata dan mobilitas masyarakat.
“Penguatan konektivitas akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi ekonomi daerah,” ujar Mahyeldi.
Jalur kereta api yang kembali aktif diharapkan menjadi bagian dari sistem transportasi terpadu Sumbar, terutama untuk mendukung arus barang dari kawasan produksi menuju pusat perdagangan.
Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi juga menyoroti potensi besar Sumbar dalam pengembangan energi baru terbarukan.
Menurutnya, Sumbar memiliki sumber daya energi bersih yang cukup besar, mulai dari tenaga air, panas bumi, hingga energi surya.
Pengembangan EBT dinilai memiliki keterkaitan erat dengan rencana pembangunan kawasan industri hijau di Teluk Tapang. Dengan dukungan energi bersih, industri yang tumbuh di kawasan tersebut diharapkan memiliki daya saing sekaligus sejalan dengan agenda transisi energi nasional.
“Energi baru terbarukan dapat menjadi fondasi bagi pengembangan industri hijau sekaligus memperkuat komitmen terhadap ekonomi berkelanjutan,” kata Mahyeldi.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan respons positif terhadap langkah Pemprov Sumbar.
Airlangga mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam menyiapkan program pembangunan yang berorientasi jangka panjang dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Ia menyatakan usulan tersebut akan dikaji lebih lanjut sesuai mekanisme, tahapan perencanaan, serta kewenangan pemerintah pusat.
Pertemuan tersebut menjadi langkah Pemprov Sumbar untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan infrastruktur, kawasan industri, konektivitas, dan energi bersih.
Bagi Sumbar, pengembangan Teluk Tapang bukan hanya soal membangun pelabuhan baru, tetapi upaya menciptakan pusat ekonomi baru yang selama ini belum sepenuhnya tumbuh di kawasan pantai barat Sumatera.
Jika terealisasi, kawasan tersebut berpotensi menjadi salah satu penggerak utama transformasi ekonomi Sumbar, dari daerah penghasil komoditas menjadi daerah yang mampu mengolah dan menciptakan nilai tambah.
Turut mendampingi Gubernur Mahyeldi dalam audiensi tersebut sejumlah pejabat Pemprov Sumbar, yakni Asisten Perekonomian dan Pembangunan Adib Alfikri, Kepala Bappeda Zefnihan, Kepala DPMPTSP Luhur Budianda, Kepala Dinas Perkimtan Ahdiyarsyah, Kepala Dinas Kehutanan Ferdinal Martin, Kepala Dinas ESDM Helmi, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Nolly Eka Mardianto, serta Kepala Badan Penghubung Fauzan Zaenon.(yrp)
