Kabupaten Solok, Scientia.id – Bupati Solok, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (04/06/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat dan dihadiri oleh unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, para Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat, serta anggota Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Pengendalian JBT dan JBKP Provinsi Sumatera Barat. Kehadiran berbagai pihak tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat pengawasan dan pengendalian distribusi BBM bersubsidi di wilayah Sumatera Barat.
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antarinstansi dalam pengawasan serta pengendalian distribusi JBT dan JBKP agar tepat sasaran, sesuai regulasi, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor-sektor produktif.
Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai isu strategis terkait pengawasan distribusi BBM bersubsidi, termasuk langkah-langkah pencegahan penyalahgunaan, peningkatan pengawasan di lapangan, pemanfaatan teknologi dalam monitoring distribusi, serta upaya menjaga ketersediaan pasokan energi di seluruh daerah di Sumatera Barat.
Bupati Solok menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
“Pengawasan dan pengendalian distribusi BBM bersubsidi memerlukan kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya, kita berharap penyaluran BBM bersubsidi dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang berhak menerimanya,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menjaga kelancaran distribusi BBM bersubsidi serta mengantisipasi berbagai potensi kendala yang dapat mengganggu ketersediaan energi di daerah.
Melalui rapat koordinasi ini diharapkan terbangun komitmen bersama dan langkah-langkah yang lebih efektif dalam pengawasan serta pengendalian JBT dan JBKP di Sumatera Barat, sehingga penyalurannya dapat berlangsung secara transparan, tepat sasaran, dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. (*)
