Padang Pariaman, Scientia — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan rehabilitasi lahan pertanian yang mengalami kerusakan ringan dan sedang akibat bencana hidrometeorologi telah rampung seluruhnya. Setelah tahap itu selesai, pemerintah akan mengalihkan perhatian pada penanganan lahan rusak berat dan sawah yang hilang akibat banjir dan longsor.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan hal itu saat mengikuti kegiatan tanam padi serentak di Korong Tanah Taban, Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Rabu, 13 Mei 2026. Lahan tersebut sebelumnya merupakan kawasan sawah yang terdampak bencana hidrometeorologi.
“Proses rehabilitasi lahan terdampak bencana kategori rusak ringan dan sedang berhasil kita percepat dan tuntaskan. Hari ini merupakan penanaman terakhir, artinya progresnya sudah 100 persen,” kata Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, keberhasilan itu merupakan hasil kerja sama Pemerintah Provinsi Sumbar dengan Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Sumatera V, pemerintah kabupaten dan kota, serta berbagai pihak terkait. Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran sebesar Rp 32,9 miliar untuk rehabilitasi lahan pertanian yang mengalami kerusakan ringan dan sedang di Sumbar.
Meski rehabilitasi tahap awal telah selesai, Mahyeldi mengatakan pekerjaan besar masih menanti. Pemerintah kini berupaya mempercepat penanganan sekitar 7.000 hektare lahan pertanian yang mengalami kerusakan berat. Dari jumlah itu, lebih dari 4.000 hektare sawah dilaporkan hilang karena berubah menjadi aliran sungai atau tersapu longsor.
“Sebagian lahan yang hilang kini menjadi sungai, ada pula yang tergerus longsor. Penanganannya tidak bisa hanya dilakukan Kementerian Pertanian, tetapi juga memerlukan keterlibatan Kementerian Pekerjaan Umum dan kementerian lainnya,” ujar dia.
Mahyeldi mengatakan seluruh kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana telah dituangkan dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang telah disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Saat ini pemerintah daerah masih menunggu kepastian dukungan anggaran.
“Kita sudah menggerakkan semua pihak, mulai dari kabupaten, provinsi hingga kementerian. Tinggal menunggu kepastian anggaran. Mudah-mudahan bulan ini sudah ada titik terang,” katanya.
Selain fokus pada pemulihan lahan, Mahyeldi juga mengingatkan potensi ancaman musim kering dan fenomena El Nino yang diperkirakan mulai terasa pada akhir Juni hingga Juli. Ia meminta percepatan masa tanam agar produksi pangan tidak terganggu.
“Kita diminta segera memetakan langkah antisipasi menghadapi musim kering. Penanaman harus dipercepat agar panen tidak terganggu dan stok pangan tetap terjaga,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan ancaman banjir dan longsor masih membayangi sejumlah daerah di Sumbar karena curah hujan masih tinggi. Menurut dia, pemerintah harus mempercepat upaya mitigasi agar kerusakan lahan pertanian tidak kembali meluas.
Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Kementerian Pertanian, Tedy Dirhamsyah, mengapresiasi percepatan rehabilitasi lahan pertanian di Sumbar. Ia menyebut Sumbar menjadi provinsi dengan capaian terbaik dibandingkan daerah terdampak lain seperti Aceh dan Sumatera Utara.
“Total lahan rusak ringan dan sedang di Sumbar mencapai 3.902 hektare dan seluruh target telah tercapai. Secara nasional rata-rata progresnya baru sekitar 14 persen. Sumbar menjadi yang terbaik,” kata Tedy.
Menurut dia, Kementerian Pertanian juga menyiapkan sejumlah program untuk menghadapi potensi kekeringan, seperti pembangunan irigasi perpompaan dan sumur dalam. Program tersebut akan disesuaikan dengan usulan dari pemerintah daerah.
Tedy menilai keberhasilan Sumbar tidak hanya terlihat dari percepatan rehabilitasi lahan, tetapi juga dari keberhasilan meningkatkan produksi pertanian.
“Di Solok kami melihat sudah ada panen bahkan hasilnya diekspor. Jadi Sumbar bukan hanya berhasil menanam, tetapi juga menghasilkan panen,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis mengatakan bencana banjir dan longsor menyebabkan kerusakan besar pada sektor pertanian di daerahnya. Total sawah terdampak mencapai 1.263,4 hektare, terdiri atas 446 hektare rusak ringan, 238,25 hektare rusak sedang, 450,7 hektare rusak berat, dan 100,5 hektare sawah hilang.
Selain itu, sebanyak 570,35 hektare lahan jagung juga terdampak, dengan rincian 382,6 hektare rusak ringan, 71 hektare rusak sedang, 112,5 hektare rusak berat, dan 4,3 hektare lahan hilang.
John mengatakan seluruh sawah yang mengalami kerusakan ringan telah selesai direhabilitasi. Namun, hingga kini belum ada alokasi bantuan dari pemerintah pusat untuk penanganan sawah rusak berat, sawah yang hilang, maupun lahan jagung terdampak.
“Kami berharap dukungan dari Kementerian Pertanian untuk penanganan lahan rusak berat dan lahan yang hilang dapat segera direalisasikan,” kata John.(yrp)
