Padang, Scientia — Bawaslu Kota Padang mempercepat agenda reformasi birokrasi dengan menitikberatkan pada penguatan tata kelola yang bersih dan akuntabel. Langkah ini ditegaskan melalui rapat internal yang digelar di Kantor Bawaslu Kota Padang, Komplek Indah Pratama, Padang Timur, Rabu (15/4).
Rapat tersebut tidak sekadar menjadi forum rutin, tetapi diarahkan sebagai ruang evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lembaga, terutama dalam aspek transparansi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik.
Ketua Bawaslu Kota Padang, Ersnanda, menyebut momentum ini penting untuk memperkuat komitmen internal dalam mendorong perubahan birokrasi yang lebih responsif.
“Kegiatan ini menjadi ruang diskusi untuk membahas persoalan dan mencari solusi ke depan terkait perbaikan birokrasi di lingkungan Bawaslu Kota Padang,” ujar Ersnanda.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan media dalam menjaga eksistensi lembaga, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Menurutnya, publikasi menjadi salah satu cara untuk memastikan kinerja Bawaslu tetap diketahui masyarakat.
Dari sisi teknis, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Akhiro Murio, menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak bisa berjalan parsial. Seluruh jajaran, kata dia, harus bergerak serentak.
“Reformasi birokrasi merupakan upaya sistematis dan menyeluruh. Jika tidak dilakukan bersama, maka tujuannya tidak akan tercapai,” kata Akhiro.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap personel Bawaslu harus siap menerima laporan masyarakat tanpa bergantung pada pembagian divisi. Di mata publik, kata dia, Bawaslu adalah satu kesatuan lembaga, bukan sekadar kumpulan bidang kerja.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Firdaus Yusri, menyoroti pentingnya disiplin dan profesionalitas sebagai fondasi pelayanan publik.
“Tidak ada alasan untuk berleha-leha. Kita lembaga publik yang harus selalu siap melayani,” ujarnya.
Penguatan integritas juga menjadi sorotan. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Padang, Hengky Eka Putra, menyebut percepatan reformasi birokrasi harus ditopang oleh tanggung jawab personal dan kelembagaan yang jelas.
“Kinerja harus berpedoman pada perjanjian kinerja dan dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan yang jelas,” kata Hengky.
Melalui rapat ini, Bawaslu Kota Padang menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar wacana administratif, melainkan upaya konkret membangun lembaga yang transparan, efektif, dan akuntabel di mata publik.(yrp)
