Satu Tahun Mahyeldi–Vasko: Menjaga Stabilitas di Tengah Bencana Berlapis

Padang, Scientia – Satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah dan Vasko Ruseimy, berlangsung dalam situasi yang tidak mudah. Sejak 2024, Sumatera Barat diterpa bencana beruntun yang menewaskan 67 orang dan merusak infrastruktur utama. Ketika proses pemulihan belum tuntas, bencana dengan skala lebih besar kembali terjadi pada 2025, menelan 264 korban jiwa dan berdampak pada 16 kabupaten dan kota, 150 kecamatan, serta 793 nagari, desa, maupun kelurahan.

Kondisi ini menempatkan Sumatera Barat dalam situasi “compound shock” atau guncangan berlapis. Infrastruktur rusak, distribusi terganggu, dan tekanan fiskal meningkat. Namun, di tengah tekanan tersebut, sejumlah indikator sosial-ekonomi menunjukkan stabilitas yang tetap terjaga.

Pertumbuhan Melambat, Kesejahteraan Terjaga

Secara makro, ekonomi Sumatera Barat 2025 tumbuh 3,37 persen (c-to-c), melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi normal, angka ini dapat dimaknai sebagai perlambatan. Namun dalam konteks bencana besar yang mengganggu aktivitas ekonomi, capaian tersebut menunjukkan daya tahan yang relatif kuat.

Menariknya, perlambatan pertumbuhan ekonomi tidak diikuti lonjakan kemiskinan. Tingkat kemiskinan justru turun dari 5,42 persen pada 2024 menjadi 5,31 persen pada 2025. Jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 312,30 ribu jiwa, meski garis kemiskinan naik akibat kenaikan harga komoditas pangan.

BACAJUGA

Wawako Padang Maigus Nasir Resmikan Pembukaan MTQ ke 42 Tingkat Kecamatan Pauh

Selasa, 14/4/26 | 22:02 WIB

Wali Kota Padang Lepas Atlet Karate Kota Padang ke 15th Silent Knight Internasional Karate Cup 2026 di Malaysia

Selasa, 14/4/26 | 21:56 WIB

Pengeluaran riil per kapita tercatat Rp12,04 juta per tahun atau tumbuh 2,76 persen. Di pasar kerja, jumlah penduduk bekerja mencapai 3,07 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 5,52 persen. Distribusi pendapatan pun membaik, dengan Gini Ratio turun menjadi 0,280, lebih rendah dari rata-rata nasional.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 76,43 menjadi 77,27. Artinya, di tengah tekanan bencana, kualitas kesehatan, pendidikan, dan daya beli tetap menunjukkan tren positif.

Secara umum, tahun pertama pemerintahan Mahyeldi–Vasko lebih berorientasi pada stabilisasi sosial-ekonomi dibandingkan ekspansi pertumbuhan agresif. Dalam situasi krisis, pendekatan konsolidatif seperti ini dinilai rasional: menjaga agar tekanan tidak berubah menjadi krisis sosial yang lebih luas.

Tekanan Fiskal dan Strategi Pemulihan

Dua gelombang bencana berturut-turut menciptakan tekanan fiskal serius. Jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, jaringan irigasi, hingga permukiman warga membutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi. Di sisi lain, ruang fiskal daerah terbatas, sementara transfer pusat juga mengalami penyesuaian.

Belanja tanggap darurat, pemulihan layanan dasar, serta rekonstruksi infrastruktur harus berjalan bersamaan dengan pembiayaan rutin pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Situasi ini menciptakan skenario fiscal stress yang menuntut koordinasi lintas pemerintahan.

Pemerintah provinsi mempercepat penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis data terverifikasi, sebagai prasyarat dukungan anggaran pusat. Namun, pemulihan dinilai perlu dilakukan dengan pendekatan kolaboratif: pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berbagi peran sesuai kewenangan.

Dengan skema ini, rehabilitasi bukan sekadar membangun kembali, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal mulai dari sektor konstruksi, tenaga kerja, hingga UMKM melalui efek pengganda terhadap PDRB daerah.

Kepemimpinan di Lapangan

Dalam dimensi kepemimpinan, Mahyeldi bukan figur baru dalam manajemen krisis. Pengalaman sejak gempa besar 2009 saat menjabat Wakil Wali Kota Padang membentuk karakter kepemimpinan yang tenang dan sistematis. Stabilitas komando dan keputusan berbasis data menjadi pendekatan yang konsisten.

Sorotan juga tertuju pada Vasko. Datang dengan jejaring nasional yang luas, ia tampil aktif di lapangan saat bencana 2024–2025. Kehadirannya di tengah pengungsi, komunikasi langsung dengan warga, serta mobilisasi dukungan dari jejaring pusat dan relawan menjadi bagian dari respons krisis.

Kolaborasi pengalaman dan energi muda itu menjadi kombinasi yang menonjol dalam satu tahun pertama pemerintahan ini.

Fondasi Infrastruktur dan Konektivitas

Di tengah pemulihan, agenda pembangunan strategis tetap berjalan. Percepatan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik menjadi salah satu proyek penting untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran distribusi logistik menuju Kota Padang dan wilayah hinterland.

Keberlanjutan Jalan Tol Padang–Sicincin yang terintegrasi dalam jaringan Tol Trans Sumatera juga memberi sinyal positif bagi konektivitas regional. Koridor ini diharapkan memangkas waktu tempuh, menurunkan biaya logistik, dan memperluas akses pasar komoditas unggulan.

Di sektor pertanian, rehabilitasi irigasi melalui program Inpres Irigasi dilakukan di sejumlah daerah irigasi strategis. Langkah ini bertujuan meningkatkan produktivitas lahan dan memperkuat ketahanan pangan. Sementara itu, perbaikan rumah tidak layak huni melalui BSPS, revitalisasi kampung nelayan, pembangunan PLTMH Patamuan di Pasaman, serta Program Bantuan Pasang Baru Listrik memperluas akses energi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dari Pemulihan ke Transformasi

Refleksi satu tahun ini menunjukkan bahwa stabilitas sosial-ekonomi dapat dijaga meski pertumbuhan melambat. Namun, tantangan berikutnya adalah memasuki fase transformasi.

Rekonstruksi ke depan perlu berbasis mitigasi risiko, dengan standar teknis lebih kuat dan desain adaptif terhadap banjir, longsor, dan gempa. Integrasi tata ruang dan peta kawasan rawan bencana harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan.

Di sisi ekonomi, hilirisasi pertanian, penguatan UMKM melalui digitalisasi dan akses pembiayaan, serta percepatan proyek konektivitas menjadi kunci agar pertumbuhan lebih tahan terhadap guncangan.

Satu tahun pertama Mahyeldi–Vasko dapat dibaca sebagai fase stabilisasi di tengah krisis berlapis. Fondasi sosial relatif terjaga, tekanan fiskal mulai dikelola, dan proyek strategis tetap bergerak. Tantangan berikutnya adalah memastikan Sumatera Barat tidak hanya pulih, tetapi bangkit dengan struktur ekonomi dan tata kelola yang lebih tangguh dan adaptif.(yrp)