Padang, Scientia – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumbar harus dilakukan secara terintegrasi, berbasis data, serta melibatkan lintas level pemerintahan. Pendekatan tersebut dinilai krusial mengingat tingginya risiko bencana di wilayah tersebut.
Penegasan itu disampaikan Mahyeldi saat membuka Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) di Auditorium Gubernuran Sumbar. Kamis, (29/1)
Mahyeldi menyebut Sumbar berada pada kawasan rawan bencana karena secara geografis terletak di jalur Sesar Sumatra dan berhadapan langsung dengan zona subduksi megathrust. Kondisi tersebut diperparah dengan topografi pegunungan, daerah aliran sungai yang curam, serta curah hujan yang tinggi.
“Penanganan pascabencana di Sumbar tidak bisa dilakukan secara sektoral dan parsial. Dampak bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan daerah,” kata Mahyeldi.
Ia menyambut baik inisiatif Kementerian PPN/Bappenas dalam menyusun Renduk PRRP sebagai kerangka kebijakan nasional pemulihan wilayah terdampak bencana. Menurutnya, dokumen tersebut penting sebagai acuan bersama agar upaya pemulihan berjalan terarah dan konsisten.
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumbar bersama pemerintah kabupaten dan kota telah menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sesuai kewenangan masing-masing daerah. Dokumen tersebut telah diserahkan kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada awal Januari 2026.
“Konsultasi publik ini menjadi momentum strategis untuk memastikan R3P daerah selaras dan terintegrasi dengan Renduk PRRP, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program dan pemulihan dapat berjalan lebih efektif,” ujarnya.
Mahyeldi menegaskan, Renduk PRRP harus menjadi instrumen pengarah pembangunan pascabencana yang tidak hanya memulihkan kondisi masyarakat secara cepat dan bermartabat, tetapi juga mampu menurunkan risiko bencana di masa depan. Karena itu, strategi pemulihan di Sumbar diarahkan pada pengurangan risiko bencana, pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat, penguatan kelembagaan kebencanaan, serta kolaborasi multipihak.
“Forum ini diharapkan dapat memastikan validasi data kerusakan dan kerugian, kesesuaian analisis zona rawan bencana, serta keterpaduan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata dia.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPN/Bappenas, BNPB, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Renduk PRRP. Ia menegaskan komitmen Pemprov Sumbar untuk menindaklanjuti hasil konsultasi publik tersebut ke dalam kebijakan dan program pembangunan pascabencana.
“Kita ingin pemulihan di Sumatera Barat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan, dengan semangat kolaborasi dan tanggung jawab bersama,” ujar Mahyeldi.
Konsultasi publik bertema Strategi Pemulihan Area Terdampak Bencana di Provinsi Sumbar itu turut dihadiri Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Sekretaris Utama BNPB, jajaran organisasi perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Sumbar, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.(yrp)
