Agam, Scientia – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meminta Pemerintah Pusat membatalkan rencana pemotongan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2026 untuk Sumbar yang mencapai lebih dari Rp2,6 triliun. Usulan itu disampaikan di tengah upaya pemulihan besar-besaran pascabencana hidrometeorologi yang melanda hampir seluruh wilayah Sumbar.
“Kita sudah menyurati Bapak Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan agar efisiensi TKD untuk Sumbar dapat dikembalikan. Saat ini kita betul-betul membutuhkan dukungan itu untuk penanganan bencana,” ujar Mahyeldi saat meninjau lokasi terdampak di Silareh Aia, Palembayan, Kabupaten Agam, Kamis (04/12).
Mahyeldi menjelaskan, dukungan anggaran dari pusat sangat dibutuhkan untuk mempercepat penanggulangan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi infrastruktur. Kerusakan akibat bencana dinilai sangat besar dan tersebar di banyak daerah.
Data Pemprov Sumbar mencatat kerusakan mencakup:
- 1.018 rumah rusak berat
- 1.787 rumah rusak sedang
- 317 rumah hilang
- 94 jembatan rusak
- Sejumlah ruas jalan kabupaten, provinsi, hingga nasional juga terdampak
“Fasilitas umum dan rumah masyarakat banyak yang rusak parah. Fokus kita saat ini adalah memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi, sambil membuka akses ke daerah terdampak agar bantuan bisa cepat dan merata,” jelasnya.
Untuk jangka panjang, Pemprov Sumbar akan memprioritaskan pemulihan ekonomi masyarakat dan perbaikan infrastruktur secara menyeluruh. “Tentu ini memerlukan anggaran yang sangat besar,” kata Mahyeldi.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemotongan TKD untuk Sumbar tahun 2026 mencapai Rp2.628.893.437.000, yang menyasar seluruh 19 kabupaten/kota serta Pemerintah Provinsi Sumbar.
Beberapa daerah yang terdampak paling besar antara lain:
- Provinsi Sumbar: Rp533,6 miliar
- Kota Padang: Rp371,9 miliar
- Kab. Agam: Rp166 miliar
- Kab. Solok: Rp144,8 miliar
- Kab. Tanah Datar: Rp127,4 miliar
- Kab. Pasaman Barat: Rp128,3 miliar
- Kota Payakumbuh: Rp116,8 miliar
Gubernur Mahyeldi menilai pemotongan tersebut memberatkan, mengingat Sumbar masih dalam fase pemulihan dan membutuhkan intervensi anggaran besar dari pusat.
Meski mengusulkan pembatalan pemotongan TKD, Mahyeldi mengapresiasi dukungan yang sudah mengalir ke Sumbar. Bantuan datang dari kementerian, BUMN, komunitas perantau, lembaga sosial, hingga pemerintah provinsi lain.
“Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wapres Gibran juga sudah datang langsung ke Sumbar. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat untuk bersama-sama membantu masyarakat kita,” ujarnya.
Mahyeldi berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali pemotongan dana tersebut demi percepatan pemulihan Sumatera Barat yang saat ini masih berjibaku dengan dampak bencana.(Adpsb)
