Padang, Scientia — Rumah sakit tidak cukup hanya mengandalkan kelengkapan fasilitas dan kecanggihan teknologi untuk meningkatkan pendapatan. Kualitas pelayanan, keselamatan pasien, dan kepercayaan masyarakat justru menjadi faktor penting yang menentukan daya saing sekaligus keberlanjutan ekonomi rumah sakit.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menilai rumah sakit harus berbenah agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dipercaya masyarakat. Sebab, ketika masyarakat memilih berobat ke luar negeri, rumah sakit dalam negeri tidak hanya kehilangan pasien, tetapi juga kehilangan potensi pendapatan yang nilainya besar.
Persoalan itu disampaikan Mahyeldi saat menghadiri Pelantikan Pengurus Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dan Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia (MAKERSI) Wilayah Sumbar dan Riau Periode 2026–2030 di Hotel Santika Padang, Sabtu, (31/10).
Menurut Mahyeldi, tingginya jumlah masyarakat Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri harus menjadi bahan evaluasi bagi pengelola rumah sakit. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peningkatan fasilitas medis saja belum cukup untuk membangun kepercayaan pasien.
Rumah sakit perlu memperbaiki mutu pelayanan, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, melengkapi fasilitas, serta membenahi tata kelola manajemen. Seluruh aspek itu berpengaruh terhadap keputusan masyarakat dalam memilih tempat berobat.
“Rumah sakit harus terus berbenah. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi kedokteran, dan transformasi digital menuntut peningkatan kualitas pelayanan. Yang paling utama, keselamatan pasien harus menjadi perhatian dalam setiap proses pelayanan,” kata Mahyeldi.
Ia menilai, kepercayaan masyarakat merupakan modal penting bagi keberlangsungan rumah sakit. Pelayanan yang aman, profesional, dan memberikan kenyamanan akan mendorong masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan di dalam negeri.
Sebaliknya, jika kualitas pelayanan tidak mampu memenuhi harapan pasien, rumah sakit berisiko kehilangan kepercayaan masyarakat. Dampaknya bukan hanya terhadap reputasi institusi, melainkan juga terhadap potensi pendapatan dan keberlanjutan operasional.
Mahyeldi juga menyoroti faktor biaya yang turut memengaruhi daya saing rumah sakit. Ia meminta agar berbagai komponen yang menyebabkan tingginya biaya pelayanan kesehatan dievaluasi, termasuk kebijakan perpajakan terhadap alat kesehatan.
Menurut dia, persoalan tersebut perlu disampaikan kepada Kementerian Kesehatan dan pihak terkait agar ditemukan kebijakan yang dapat mendukung peningkatan mutu sekaligus efisiensi pelayanan kesehatan.
Ia berharap PERSI mengambil peran dalam menyuarakan berbagai persoalan yang dihadapi rumah sakit. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya menjadi tanggung jawab masing-masing institusi, tetapi juga didukung kebijakan pemerintah yang tepat.
Mahyeldi mengingatkan, rumah sakit memiliki tanggung jawab lebih besar daripada sekadar memberikan tindakan medis. Pelayanan kesehatan juga merupakan bentuk pengabdian kemanusiaan yang harus menghadirkan rasa aman, optimisme, dan kenyamanan bagi pasien beserta keluarganya.
Sementara itu, Ketua PERSI Wilayah Sumbar, Dovy Djanas, mengatakan kepengurusan periode 2026–2030 tidak boleh berhenti pada pergantian organisasi. Pelantikan tersebut harus menjadi momentum memperkuat kontribusi PERSI dalam meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit di Sumbar dan Riau.
Sejumlah agenda prioritas yang akan dijalankan meliputi peningkatan mutu dan keselamatan pasien, penguatan tata kelola rumah sakit, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, transformasi digital, serta perluasan jejaring dan kolaborasi antarrumah sakit.
PERSI Sumbar juga mendorong pembentukan AMR Sumbar Network untuk memperkuat pengendalian resistensi antimikroba melalui kolaborasi rumah sakit, Dinas Kesehatan, dan laboratorium mikrobiologi.
Dovy menegaskan, penguatan organisasi harus berbanding lurus dengan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.(yrp)
