Kabupaten Solok, Scientia.id – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Solok, Selasa (2/12/2025). Kunjungan ini merupakan bentuk perhatian sekaligus dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap penanganan pascabencana di daerah tersebut.
Sebelum menuju lokasi yang terdampak, Gubernur Mahyeldi terlebih dahulu meninjau Posko Utama Penanganan Bencana Kabupaten Solok di Koto Baru, Kecamatan Kubung. Di posko tersebut, Gubernur disambut oleh Bupati Solok, H. Jon Firman Pandu, bersama Sekretaris Daerah Medison.
Dalam laporannya, Bupati Jon Firman Pandu menyampaikan perkembangan terbaru terkait penanganan bencana. Ia menjelaskan bahwa dampak banjir beberapa hari terakhir cukup besar, mulai dari jembatan putus, rumah hanyut, irigasi rusak, hingga sejumlah nagari dan jorong yang masih terisolasi akibat akses yang terputus.
Sekda Medison menambahkan bahwa bantuan dari berbagai pihak terus mengalir dan distribusi logistik kepada warga terdampak masih berlangsung secara intensif.
Setibanya di lokasi bencana, Gubernur disambut oleh Wakil Bupati Solok H. Candra, Ketua DPRD Ivoni Munir, Camat Junjung Sirih Neni Amelia, serta tokoh masyarakat setempat. Wabup Candra melaporkan bahwa selain merusak rumah warga, bencana juga menyebabkan kerusakan berat pada infrastruktur vital dan areal pertanian.
Gubernur Mahyeldi menyampaikan rasa prihatin atas kerusakan yang terjadi dan menekankan pentingnya pendataan yang akurat terhadap seluruh dampak bencana sebelum upaya perbaikan dilakukan.
“Sesuai arahan Presiden, semua kerusakan akan diupayakan perbaikannya oleh pemerintah. Rumah-rumah warga yang terdampak, Insya Allah akan diperbaiki,” ujar Mahyeldi.
Gubernur juga mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar menghadapi musibah ini, serta mengajak warga yang tidak terdampak agar turut membantu saudara-saudaranya yang terdampak bencana.
Selain itu, ia memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus memantau kebutuhan masyarakat, terutama terkait distribusi logistik dan layanan dasar lainnya hingga kondisi wilayah kembali pulih. (*)
