Firdaus Minta Pengawasan Distribusi BBM dan LPG Diperketat agar Tidak Disalahgunakan di Tengah Bencana

Padang, Scientia – Ketua DPW PKB Sumbar sekaligus Anggota DPRD Sumbar, Firdaus, meminta pemerintah memperketat pengawasan distribusi BBM dan LPG setelah bencana hidrometeorologi sejak 21 November 2025 yang menyebabkan gangguan akses di berbagai daerah. Ia menegaskan, penyesuaian skema distribusi yang dilakukan Pemprov Sumbar dan Pertamina Patra Niaga harus dibarengi pengawasan ketat agar tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan di lapangan.

Menurut Firdaus, dalam situasi bencana, ketersediaan energi menjadi kebutuhan vital yang berpengaruh langsung terhadap keselamatan warga serta kelancaran evakuasi dan distribusi bantuan.

“Distribusi BBM dan LPG harus benar-benar diawasi. Situasi darurat sering dimanfaatkan pihak tertentu untuk menimbun, memanipulasi, atau melakukan permainan harga. Ini tidak boleh terjadi,” tegas Firdaus, Minggu (30/11).

Firdaus menyambut baik langkah Pemprov Sumbar dan Pertamina melakukan perbantuan suplai melalui Fuel Terminal Siak dan Jambi, penambahan 17 mobil tangki 16 KL, serta pengiriman LPG menggunakan perahu ke daerah terisolasi. Namun, ia menilai semua skema itu hanya akan efektif jika pengawasan diperkuat dari titik pengisian hingga titik distribusi akhir.

“Armada sudah ditambah, jalur sudah diatur ulang. Sekarang yang paling penting adalah memastikan BBM dan LPG benar-benar sampai ke masyarakat, bukan justru bocor di tengah jalan,” ujarnya.

Ia meminta aparat penegak hukum terlibat aktif mengawal pergerakan mobil tangki, skid tank LPG, serta memonitor SPBU dan agen resmi di daerah rawan.

Firdaus memberi perhatian khusus pada daerah terisolasi seperti Paninggahan dan Muaro Pingai (Kabupaten Solok), serta sebagian Tiku (Kabupaten Agam), yang kini mengandalkan distribusi LPG melalui jalur air.

“Daerah terisolasi paling rentan terhadap penyalahgunaan distribusi. Harga bisa dimainkan, pasokan bisa ditahan. Saya minta Pemprov dan aparat fokus mengawasi daerah-daerah ini,” tegasnya.

Ia mendukung pengoperasian SPBE pada hari Minggu sebagai salah satu langkah mempercepat suplai, namun kembali menegaskan perlunya kontrol ketat terhadap pengecer dan agen untuk mencegah lonjakan harga.

Firdaus juga mendorong Pertamina Patra Niaga untuk memperketat pencatatan dan pelaporan harian distribusi BBM dan LPG, terutama pada masa tanggap darurat.

“Data distribusi harus transparan dan bisa dipantau. Dengan begitu, potensi penyimpangan dapat cepat diketahui dan dicegah,” katanya.(yrp)