Ketua DPW PKB Sumbar: Tambahan Kuota Bio Solar Harus Diawasi Ketat, Jangan Sampai Dikuasai Mafia BBM

Padang, Scientia — Ketua DPW PKB Sumatera Barat yang juga anggota DPRD Sumbar, Firdaus, menyambut baik penambahan kuota BBM bersubsidi jenis Bio Solar sebesar 70.000 kilo liter untuk Sumbar. Namun, ia menegaskan bahwa penambahan ini harus dibarengi dengan pengawasan ketat agar tidak jatuh ke tangan yang salah.

“Kami apresiasi langkah cepat pemerintah daerah yang mengusulkan tambahan kuota ini ke BPH Migas. Tapi yang paling penting sekarang adalah memastikan BBM ini benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan, bukan malah disedot mafia minyak untuk kepentingan industri besar,” ujar Firdaus, Sabtu (11/10) di Padang.

Firdaus menyoroti bahwa selama ini yang paling menderita akibat kelangkaan BBM adalah petani di daerah pelosok, nelayan kecil di pesisir, serta sopir angkutan umum dan logistik.

“BBM subsidi ini bukan untuk perusahaan tambang, pabrik besar, atau oknum pengusaha yang bermain di balik layar. Ini hak rakyat kecil. Kalau distribusinya tidak dikawal, maka tambahan kuota sebesar apapun tidak akan menyelesaikan masalah,” katanya tegas.

Menurutnya, indikasi penyalahgunaan BBM subsidi masih sering ditemukan di sejumlah titik SPBU, seperti pembelian dalam jumlah besar dengan kendaraan modifikasi atau penimbunan yang dibawa ke luar provinsi.

Firdaus meminta aparat penegak hukum, Pertamina, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan langsung di lapangan, bukan hanya di atas kertas.

“Harus ada operasi gabungan secara berkala. Cek langsung ke SPBU, jangan percaya laporan sepihak. Jika tidak, rakyat lagi yang akan menderita karena antrean panjang dan kelangkaan,” ujarnya.

Sebelum didistribusikan, Firdaus merekomendasikan beberapa langkah tegas kepada pemerintah agar melakukan evaluasi total sistem distribusi BBM subsidi di Sumbar dan percepat penerapan digitalisasi transaksi BBM di SPBU, agar setiap pembelian tercatat dan bisa dilacak.

Kemudian, beri sanksi tegas bagi SPBU atau pihak yang terbukti bermain. Termasuk pencabutan izin dan pelaporan pidana ke kepolisian. serta melibatkan DPRD dan masyarakat sipil dalam pengawasan distribusi.

“Kalau mafia BBM masih dibiarkan, maka penambahan kuota akan terus jadi solusi semu. Rakyat hanya dapat antrean, para pemain besar yang panen untung,” tutup Firdaus.

Penambahan kuota Bio Solar untuk Sumbar patut disyukuri, tapi juga harus menjadi momentum untuk membenahi distribusi BBM subsidi secara menyeluruh. Ketua DPW PKB Sumbar mengingatkan bahwa keberpihakan pada rakyat kecil harus jadi prioritas utama, bukan sekadar angka kuota yang terus ditambah tapi tak terasa manfaatnya.

“Pengawasan yang lemah hanya akan memperpanjang penderitaan masyarakat dan memperkaya para penyeleweng,” katanya.

Di samping itu, Firdaus juga mengingatkan agar SPBU terbuka dan akuntabel dalam memberikan pelaporan distribusi BBM Subsidi ke Pemerintah dan masyarakat.

“BBM Bersubsidi adalah milik rakyat, tolong jangan main – main,” tegasnya.(yrp)