Firdaus: Program Tiga Juta Rumah Harus Jadi Jawaban Kebutuhan Dasar Masyarakat

Padang, Scientia – Ketua DPW PKB Sumbar sekaligus Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Firdaus, menegaskan bahwa Program Nasional Tiga Juta Rumah yang digulirkan pemerintah pusat harus benar-benar menjadi jawaban atas kebutuhan dasar masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pernyataan itu disampaikan Firdaus menanggapi hasil Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan di Sumbar yang digelar di Auditorium Gubernuran, Jumat (25/9), dan dihadiri langsung Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah bersama jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Menurut Firdaus, rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga pusat kehidupan keluarga, tempat membentuk karakter, serta pondasi tumbuh kembang generasi masa depan.

“Kalau rumah saja sulit dimiliki, bagaimana masyarakat bisa hidup tenang, sehat, dan sejahtera? Karena itu, program tiga juta rumah ini jangan hanya jadi angka, tapi harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah,” kata Firdaus.

Firdaus menyoroti tantangan yang masih membayangi pembangunan perumahan di Sumbar. Backlog perumahan masih tinggi, keterbatasan lahan perkotaan membuat harga rumah melonjak, sementara kawasan permukiman kumuh di beberapa daerah membutuhkan penanganan serius.

“Banyak warga kita masih menempati rumah tidak layak huni. Ini harus jadi perhatian bersama. Jangan sampai program ini hanya jalan di atas kertas tanpa menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menilai bahwa inflasi daerah sering bersumber dari sektor perumahan, mulai dari harga sewa rumah hingga bahan bangunan. Karena itu, menurut Firdaus, perlu ada langkah inovatif dan keterlibatan swasta maupun perbankan agar pembangunan rumah rakyat lebih terjangkau.

Firdaus menegaskan, PKB Sumbar mendorong agar pembangunan rumah tidak hanya fokus pada jumlah, tetapi juga kualitas. Rumah harus layak huni, ramah lingkungan, tahan bencana, serta sesuai dengan karakter budaya Minangkabau.

“Kita punya rumah gadang sebagai simbol jati diri. Nilai-nilai budaya seperti itu bisa kita integrasikan dalam pembangunan perumahan modern, sehingga tidak sekadar tempat tinggal, tapi juga identitas,” ujarnya.

Firdaus juga mengingatkan pentingnya sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Menurutnya, tanpa kerjasama yang kuat, target tiga juta rumah sulit tercapai.

“Kami di DPRD siap mengawal dan memastikan anggaran daerah benar-benar berpihak pada rakyat kecil. Ini bukan hanya soal papan, tapi soal masa depan. Kalau rumah rakyat terpenuhi, otomatis kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan juga akan ikut meningkat,” tutur Firdaus.

Firdaus mengapresiasi langkah Gubernur Sumbar Mahyeldi yang sudah mendukung program ini dengan pencapaian pembangunan 6.577 unit rumah MBR pada tahun 2025 melalui APBD, CSR, dan rumah subsidi. Namun ia berharap angka tersebut bisa ditingkatkan ke depan dengan kolaborasi yang lebih luas.

“PKB Sumbar akan terus mendorong agar pembangunan rumah rakyat menjadi prioritas utama. Karena rumah layak adalah hak setiap warga negara, dan itu adalah bagian dari memperjuangkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(yrp)