Padang, Scientia.id – Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Donizar menanggapi aksi demonstrasi yang berujung pada pembakaran sejumlah Gedung DPRD di beberapa daerah. Menurutnya, peristiwa tersebut tidak bisa hanya dipandang sebagai tindakan destruktif, tapi juga sebagai refleksi dari kegagalan negara dalam menghadirkan rasa keadilan kepada rakyatnya.
“Ini bukan sekadar masalah hukum. Kalau rasa sampai mengekspresikan kemarahannya dengan cara membakar gedung, itu tanda ada yang salah dalam tata kelola pemerintahan kita,” kata Donizar pada Scientia.id, Minggu (31/8).
Donizar menilai, peristiwa ini adalah cermin betapa dalamnya kekecewaan publik terhadap lembaga negara yang semestinya menjadi pelindung dan penyalur aspirasi rakyat. Menurutnya, pemerintah selama ini masih terlalu lambat dalam menanggapi jeritan masyarakat.
“Kita sepakat bahwa lembaga pemerintahan harus diperbaiki dan dijalankan dengan etika. Kalau suara rakyat terus diabaikan, ujungnya adalah amarah yang meledak di jalanan,” tegas Donizar.
Donizar sudah banyak orok tiket Simpang pembangunan dan minimnya perhatian terhadap daerah. Ia menekankan, ketidakadilan dalam distribusi dana perimbangan menjadi salah satu penyebab kerusakan masyarakat, terutama di daerah yang masih tertinggal.
“Pemerintah pusat Jangan hanya bicara pembangunan besar di kota-kota. Jeritan masyarakat di daerah, terutama soal infrastruktur, itu nyata adanya. Kalau dana perimbangan betul-betul diperhatikan, daerah bisa membangun lebih merata dan pelayanan kepada rakyat bisa maksimal,” ujar Donizar.
Menurut Donizar, momentum keracunan ini harus dijadikan evaluasi serius oleh pemerintah agar tidak mengulang kesalahan yang sama.
Baca Juga: Pemprov Sumbar Dinilai Abai Pendidikan, Donizar: “Lucu, Malahan Daerah yang Memberikan Dana”
“Jangan biarkan rakyat kecil terus jadi korban dari kata kelola pemerintahan yang buruk. Keadilan itu harus hadir untuk semua, bukan hanya untuk mereka yang punya kekuasaan,” pungkas Donizar. (*)
