PPATK Ungkap 27.932 Pegawai BUMN Terima Bansos, Puan: Perlu Diverifikasi

Jakarta, Scientia.id – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti perlunya verifikasi data secara ketat dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) setelah temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengindikasikan 27.932 pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerima bansos. Temuan tersebut juga mencatat ribuan penerima dari kalangan dokter dan eksekutif manajerial.

“Jangan sampai kemudian rakyat yang berhak mendapatkan semua program itu tidak mendapatkan. Malah orang yang tidak berhak, mendapatkan program-program tersebut,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/8/2025).

Puan menjelaskan, data merupakan pegangan penting bagi Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menyalurkan bansos. Menurutnya, setiap kebijakan harus diawali dengan verifikasi data yang baik, detail, dan benar.

BACAJUGA

Bupati Solok Lepas Kontingen Jambore Nasional XII Kwarcab 0302 Gerakan Pramuka Kabupaten Solok

Senin, 10/8/26 | 18:14 WIB

Doni Harsiva Yandra Sosialisasikan Perda Penanggulangan Bencana, Masyarakat Diajak Tingkatkan Kesiapsiagaan

Sabtu, 08/8/26 | 09:11 WIB

PPATK sebelumnya menemukan kejanggalan dalam data penerima bansos yang diajukan Kemensos, termasuk 7.479 penerima berprofesi dokter dan lebih dari 6.000 berposisi eksekutif atau manajerial.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan pihaknya akan memverifikasi laporan tersebut dengan berkoordinasi bersama Kementerian BUMN.

Baca Juga: 15 Ribu Penerima Bansos di Jakarta Terlibat Judi Online

“Makanya kita ingin tahu, apakah benar mereka pegawai BUMN. Itu masih perlu diverifikasi,” ujarnya. (*)