Khadafi menilai, kontestasi politik ke depan akan semakin kompleks dan dinamis, dengan tantangan baru yang menguji keteguhan nilai-nilai demokrasi. “Ada tiga komponen utama dalam Pemilu yang bisa bersinggungan langsung dengan potensi pelanggaran, yaitu peserta, penyelenggara, dan pemilih. Jika tidak diawasi dengan ketat, ruang manipulasi akan tetap terbuka,” ujar Khadafi dalam kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang digelar Bawaslu Sumbar. Rabu, (9/7)
P2P, lanjutnya, bukan sekadar pelatihan teknis, tetapi menjadi instrumen strategis dalam membangun budaya politik yang sehat dan berintegritas. Melalui program ini, masyarakat terutama kalangan muda didorong untuk menjadi pengawas partisipatif yang kritis terhadap setiap potensi pelanggaran, baik itu politik uang, ujaran kebencian, penyalahgunaan fasilitas negara, hingga hoaks yang marak di media sosial.
“Pemilu bukan hanya urusan penyelenggara, tapi tanggung jawab kita semua. Anak muda harus berada di garis depan, bersuara lantang ketika ada yang mencoba mencederai proses demokrasi,” tegasnya.
Selain P2P, Bawaslu Sumbar juga telah menggulirkan berbagai inisiatif pencegahan berbasis komunitas dan lokalitas, seperti Kampung Pengawasan, Kampus Pengawasan, serta Nagari Pengawasan. Program-program ini bertujuan untuk menanamkan nilai pengawasan sejak dari level akar rumput, sehingga semangat demokrasi tak hanya hidup di ruang formal, tetapi tumbuh dalam kultur sosial masyarakat.
“Kita ingin demokrasi tumbuh dari bawah, dari kampung ke kampus, dari nagari ke kota. Semua punya peran, semua harus terlibat,” tambah Khadafi.
Khadafi menyebut, langkah-langkah ini menjadi upaya konkret Bawaslu untuk merawat demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat di Ranah Minang. Terlebih, Sumatera Barat dikenal sebagai daerah dengan tingkat partisipasi pemilu yang tinggi. Namun, tingginya partisipasi tak akan berarti jika kualitas pemilunya tercemar oleh pelanggaran dan praktik curang.
Khadafi menegaskan bahwa pencegahan adalah kunci. Mengobati lebih sulit daripada mengantisipasi. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjadi pelopor pengawas pemilu, bukan sekadar pemilih pasif.
“Pemilu 2029 harus menjadi momentum lahirnya kesadaran kolektif bahwa demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang diawasi oleh rakyatnya sendiri,” pungkasnya.(yrp)