Perseteruan Masyarakat Koto Padang dan PT Dharmasraya Lestarindo Memanas, Perundingan Diwarnai Ketegangan

Dharmasraya, Scientia.id – Perseteruan antara masyarakat Koto Padang dan manajemen PT Dharmasraya Lestarindo (DL) memanas dalam sebuah perundingan yang difasilitasi oleh Wali Nagari Koto Padang di kantor Wali Nagari setempat pada Selasa (3/6/2025). Pertemuan tersebut bahkan sempat diwarnai ketegangan dan cekcok.

Ketegangan ini dipicu oleh sikap arogan dan keputusan sepihak manajemen PT DL dalam menertibkan aktivitas sopir pengganti di perusahaan tersebut.

Tokoh Pemuda Nagari Koto Padang, Jamaludin, mengungkapkan bahwa masyarakat yang hadir merasa sangat geram dengan sikap manajemen PT DL.

BACAJUGA

Konfercab PMII Padang Dibuka, Firdaus Ingatkan Ancaman Redupnya Kaderisasi

Sabtu, 25/4/26 | 21:51 WIB

PMII Diingatkan Tak Jadi Alat Politik, Mabincab Padang Soroti Pragmatisme Kekuasaan

Sabtu, 25/4/26 | 21:16 WIB

“Mereka bukan mencari solusi tetapi berpijak pada keputusan pihak managemen PT saja,” kata Jamaludin.

Lebih lanjut, Jamaludin menjelaskan bahwa situasi ini memicu masyarakat untuk mengkaji ulang keberadaan PT DL sejak awal berdiri hingga saat ini.

“Banyak aspirasi yang terdependam selama ini hingga masyarakat meluapkan pada perundingan ini,” ujarnya.

Aspirasi yang diluapkan mencakup berbagai masalah, mulai dari kesepakatan tenaga kerja lokal, masalah lingkungan, Corporate Social Responsibility (CSR), hingga akses jalan yang digunakan oleh PT DL.

Jamaludin menyoroti janji PT DL di awal pendiriannya.

“PT ini berdiri kesepakatannya dulu 40 persen tenaga kerja dari masyarakat lokal. Tetapi kenyataan bagaimana?” tuturnya, menyiratkan bahwa janji tersebut tidak terpenuhi.

Selain itu, masalah limbah PT DL yang bocor beberapa bulan belakangan juga belum ada kejelasan tindak lanjut pertanggungjawabannya. Masyarakat juga menegaskan bahwa akses jalan yang digunakan PT DL merupakan milik masyarakat, sehingga wajar jika diblokir.

Dalam perundingan tersebut, masyarakat Koto Padang menyampaikan lima usulan kepada pihak manajemen perusahaan:
Pertama, Sopir pengganti yang bekerja di PT DL tidak dihapuskan;

Kedua, Sopir pengganti ke depannya akan lebih tertib mengikuti aturan dan kebijakan dari pihak PT DL;

Ketiga, Sopir pengganti bersedia menandatangani surat perjanjian untuk menjaga ketertiban dari PT DL apabila diperlukan;

Keempat, PT DL diharapkan dapat membantu mata pencarian masyarakat terkhususnya masyarakat Koto Padang; dan

Terakhir, Perusahaan diharapkan dapat berjalan seperti biasa dan segala tindakan yang mengganggu jalannya perusahaan akan dikondisikan bersama.

Baca Juga: Aksi Mogok Sopir Pengganti PT Dharmasraya Lestarindo, Jalan Masuk ke Pabrik Diblokir

Surat usulan tersebut ditandatangani oleh berbagai elemen masyarakat dan lembaga terkait, yaitu Niniak Mamak Nagari Koto Padang, FSPTI, Ketua Pemuda, LPM, KAN, Bamus, dan Wali Nagari. (tnl)