Padang, Scientia.id – Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy menjalani hari padat dengan mendampingi empat pejabat tinggi nasional yang berkunjung ke Sumbar dalam satu hari. Kunjungan tersebut membawa sederet program strategis yang menjadi angin segar bagi percepatan pembangunan di berbagai sektor, Senin (28/4).
Agenda dimulai pagi hari dengan kehadiran Wakil Menteri Koperasi dan UMKM, Helvi Yuni Moraza, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 Regional Sumatera di Padang. Dalam sambutannya, Vasko menekankan pentingnya akses pembiayaan yang adil bagi UMKM.
“Kredit usaha rakyat adalah mesin penggarap ekonomi kerakyatan. Di Sumbar, UMKM adalah denyut nadi perekonomian. Kita pastikan akses pembiayaan ini berjalan maksimal,” ujar Vasko.
Siang harinya, Vasko menyambut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, Nusron Wahid, yang hadir dalam sosialisasi pengadmistrasian dan pendaftaran tanah ulayat. Isu penting bagi masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi hak kolektif adat.
Ramuan di kediaman dinas wakil gubernur juga dihadiri tokoh nasional seperti Andre Rosiade dan Rahmat Saleh, memperkuat Sinergi pusat dan daerah dalam penyelesaian persoalan Agraria.
Vasko kemudian melanjutkan agendanya ke Padang Pariaman untuk berdiskusi santai dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, sebelum menghadiri pembukaan Muskomwil I APEKSI 2025 di Bukittinggi. Diskusi informal di pantai katapiang membahas tantangan Pembangunan Daerah secara terbuka dan kolaboratif.
Malam harinya, Vasko menyambut kedatangan Menteri Sosial RI, Syaifullah Yusuf, di Bandara Internasional Minangkabau. Dalam kunjungan itu, Mensos membawa kabar baik, Sumatera Barat ditetapkan sebagai salah satu dari enam provinsi penerima program unggulan ‘Sekolah Rakyat’.
“Sekolah rakyat adalah lompatan besar dalam pembangunan SDM. Kami siap mendukung implementasinya di Sumbar,” ujar Vasko.
Baca Juga: Wagub Vasko Ruseimy Pimpin IPSI Sumbar 2025-2029
Vasko menegaskan, kunjungan empat pejabat negara dalam sehari menjadi bukti konflik perhatian pemerintahan pusat terhadap pembangunan Sumatera Barat. (Adpsb)
