Ketua Ki Sumbar Musfi Yendra: Cegah Korupsi dengan Transparansi

Padang, Scientia.id – Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar, Musfi Yendra menegaskan pentingnya Keterbukaan Informasi Publik dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Ia meminta seluruh kepala daerah yang baru dilantik untuk memahami dan mengimplementasikan keterbukaan informasi secara serius.

“Salah satu cara efektif mencegah korupsi adalah dengan transparansi. Jika masyarakat bisa mengakses informasi pemerintah dengan mudah, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan bisa ditekan,” ujar Musfi, Minggu (2/3).

Menurut Musfi, itu bukan Informasi Publik kurang sadar kewajiban hukum berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2008, tetapi juga instrumen strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan pemerintahan yang transparan, peluang terjadinya praktek korupsi, polusi dan nepotisme (KKN) akan semakin kecil.

“Kami berkomitmen untuk mengawal Keterbukaan Informasi Publik di semua badan publik, baik tingkat provinsi, kabupaten/kota, lembaga vertikal, perguruan tinggi, sekolah hingga pemerintahan nagari,” kata Musfi.

BACAJUGA

Sekda se-Sumbar Sinkronkan Renstra 2025-2029, Fokus Dukung Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif

Kamis, 17/4/25 | 23:39 WIB

Memaknai Independensi dan Objektivitas Majelis Komisioner KI Sumbar

Rabu, 16/4/25 | 08:25 WIB

Musfi mengakui bahwa tantangan dalam mewujudkan transportasi semakin besar. Salah satunya adalah belum adanya komisi informasi di tingkat kabupaten/kota, sehingga pengawasan keterbukaan informasi masih terpusat di tingkat provinsi. Oleh karena itu, ia berharap ada kerjasama yang lebih kuat antara KI Sumbar dan seluruh kepala daerah.

“Kami butuh dukungan penuh dari kepala daerah untuk memastikan kedudukan informasi ini berjalan efektif. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa semua badan publik di bawahnya menjalankan keterbukaan informasi sesuai regulasi,” tegas Musfi.

Musfi juga menyoroti masih adanya badan publik yang belum sepenuhnya patuh terhadap aturan keterbukaan informasi. Padahal, menurutnya keterbukaan informasi yang baik akan berdampak positif bagi pemerintah itu sendiri, terutama dalam membangun kepercayaan publik.

Baca Juga: Komisi Informasi Sumbar Dukung Pembentukan KI Kota Padang

“Jika semua badan publik menjalakan kata bukan informasi dengan baik, masyarakat akan lebih percaya pada pemerintah. Ini akan menciptakan hubungan yang sehat antara pemerintah dan rakyatnya,” tambah Musfi. (KISB)