Maju Pilgub Sumbar, Gubernur Mahyeldi Ajukan Permohonan Cuti ke Mendagri

PADANG, Scientia.id – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah telah mengajukan permohonan Cuti di Luar Tanggungan Negara selama masa kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) Tahun 2024 kepada Menteri Dalam Negeri. Permohonan tersebut diajukan melalui surat bernomor :120/586/Pem-Otda/2024 pada tanggal (3/9) lalu.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Kabiro Adpim), Mursalim mengatakan permohonan cuti tersebut merupakan tindaklanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri melalui surat bernomor: 100.2.1/4204/SJ pada tanggal (30/8) lalu kepada para kepala daerah yang kembali mencalonkan diri dalam Pilkada serentak Tahun 2024.

“Permohonannya telah diajukan sejak tanggal 3 September lalu, Ini juga merupakan bentuk kepatuhan Bapak Gubernur terhadap ketentuan yang berlaku,” ujar Mursalim di Padang, Kamis (19/9/2024).

Mursalim menuturkan Gubernur Mahyeldi direncanakan akan mulai menjalani cuti sejak 24 September sampai 23 November 2024. Selama dirinya menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menunjuk Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy sebagai Pelaksana Tugas Gubernur.

BACAJUGA

Pendukung Saling Sorak, Debat Pertama Pilgub Sumbar Heboh

Rabu, 13/11/24 | 22:19 WIB

Deri Nyatakan Komitmen Wujudkan Program Strategis PKB di Sawahlunto 

Senin, 11/11/24 | 15:27 WIB

“Dalam surat yang kita ajukan kepada Mendagri, inti permohonannya ada dua, pertama permohonan untuk cuti diluar tanggungan negara dan yang kedua permohonan penunjukan Wagub sebagai Pelaksana Tugas Gubernur,” ungkap Mursalim.

Terkait apakah permohonan tersebut akan dikabulkan seluruhnya, Mursalim menyebut sampai saat ini pihaknya masih menunggu surat balasan Kemendagri.

Terpisah, Komisioner KPU Sumbar, Ory Sativa Syakban mengatakan, kepala daerah yang maju sebagai calon dalam Pilkada wajib menyerahkan izin cuti tertulis di luar tanggungan negara kepada Bawaslu, KPU, dan kepolisian sebelum masa kampanye dimulai.

“Surat izin cuti wajib diserahkan sebelum masa kampanye dimulai,” ucapnya. (rel/adpsb)