PADANG, SCIENTIA – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menjabarkan delapan langkah utama untuk mewujudkan mimpi besar Sumbar pada tahun 2045, melalui pelaksanaan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045.
Penjabaran disampaikan Gubernur saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Terintegrasi Sumbar di Pangeran Beach Hotel Padang, Kamis (18/04/2024).
Menurut Gubernur, pertemuan hari ini bersifat sangat strategis, mengingat dokumen RPJPD 2025-2045 dan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025 sangat beririsan.
Terlebih, pertemuan terkait RPJPD hanya terjadi sekali dalam 20 tahun.
“Sehingga, kehadiran kita hari ini tentu menunjukkan keinginan kuat untuk berkontribusi pada pembangunan Sumbar ke depan,” ucap Gubernur.
Sesuai dengan kesepatan bersama DPRD Sumbar tentang Rancangan Awal RPJPD 2025-2045, Gubernur menyatakan bahwa visi Sumbar ke depan adalah ‘Sumatera Barat Maju dan Berkelanjutan Berlandaskan Agama dan Budaya’.
Poin maju sendiri tergambar pada perekonomian di atas rata-rata ekonomi nasional pada 2045, menjadi mandiri dalam memenuhi kebutuhan, berdaya saing tinggi, berketahanan ekonomi yang kuat, serta berkeadilan sosial.
Berkelanjutan sendiri bermakna adanya komitmen untuk menumbuhkan perekonomian dan pembangunan secara terus menerus.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Gubernur menyebutkan beberapa indikator yang harus terpenuhi.
Antara lain, pendapatan penduduk Sumbar pada 2045 harus mencapai Rp307 – Rp365 juta per kapita, tingkat kemiskinan pada angka 0,04 – 0,29 persen.
Target gini ratio 0,212 – 0,256 persen, indeks daya saing daerah 4,25 persen, indeks modal manusia 0,76 persen, serta penurunan intensitas emisi gas rumah kaca perlu mencapai 91,21 persen.
“Untuk mewujudkan indikator-indikator itu, ada delapan poin atau langkah yang perlu kita lakukan. Antara lain, kita harus bekerja secara luar biasa, inovatif, baru, dan cerdas. Kedua, pendapatan daerah harus meningkat signifikan, sehingga kita harus lebih hati-hati dan cermat dalam mengambil kebijakan,” ucap Gubernur memulai jabaran.
Ketiga, perlu menjaga konsistensi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Keempat, perlu komitmen bersama antara perencanaan dan penganggaran, dengan mengutamakan target jangka panjang.
Kelima, perlu pengendalian yang sistematis terhadap perencanaan dan penganggaran. Keenam, perlu insentif untuk mendukung program yang efektif dan memiliki capaian luar biasa.
“Selanjutnya, yang ketujuh, perlu terus melakukan komunikasi publik dengan seluruh lapisan. Dan kedelapan, perlu dukungan pembiayaan yang memadai,” ujar Gubernur lagi.
Momentum Bersejarah
Sementara itu dalam laporannya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Medi Iswandi menyebutkan, Musrenbang kali ini adalah salah satu momentum bersejarah dalam pembangunan Sumbar menuju 2045.
Sehingga, kesempatan ini sangat diperlukan untuk menjaring lebih banyak masukan dan saran dari berbagai pihak.
“Tahun ini secara simultan dilakukan penyusunan RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 tahun depan. Penyusunan sudah dimulai sejak 2023, dengan terlebih dulu mengevaluasi RPJPD 2005-2025. Kita melibatkan berbagai elemen, termasuk Gubernur Sumbar sebelumnya, Bapak Gamawan Fauzi dan Bapak Irwan Prayitno,” ucap Medi.
Dalam proses penyusunan rancangan awal, sambungnya, juga dilakukan konsultasi publik yang menghasilkan masukan berupa 218 masalah pembangunan yang harus diatasi.
Kemudian 76 isu pembangunan yang perlu diperhatikan, 164 mimpi Sumbar pada tahun 2045, serta 262 usulan upaya kreatif yang perlu dilakukan stakeholder terkait.
“Selain itu, kita juga menggelar kompetisi ide dan mimpi untuk Sumbar 2045, yang diikuti oleh 74 perserta, dengan dukungan sponsor Bank Nagari dan co-sponsor PT Semen Padang. Rancangan awal RPJPD juga telah dikonsultasikan ke Kemendagri dan Bappenas, dan telah disepakati oleh DPRD Sumbar pada 19 Maret 2024 lalu,” ucapnya lagi.
Medi menyebutkan, di saat bersamaan juga dilakukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.
Konsultasi publik terhadap rancangan awal RKPD itu juga telah dilakukan, dan menghasilkan saran berupa 91 usulan persoalan penting yang perlu dituntaskan, serta 92 usulan upaya yang perlu dilakukan sepanjang tahun 2025. (adpsb/isq)
Discussion about this post