KPID Sumbar Dorong Terbentuknya Lembaga Penyiaran Publik Lokal di Payakumbuh

Payakumbuh, Scientia – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Barat mendorong Pemerintah Kota Payakumbuh untuk membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL).

“Hari ini kami menerima audiensi dari KPID Sumbar dan membahas sejumlah program-program positif untuk kemajuan daerah salah satunya tentang LPPL,” kata Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda saat menerima audiensi dari KPID Provinsi Sumatera Barat, Rabu (07/02/2024).

Ia mengatakan bahwa hasil dari diskusi dengan KPID Sumbar akan ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Pj Wali kota Payakumbuh.

BACAJUGA

Sebagai Anggota Komisi II DPRD Kota Padang Faisal Nasir, mendorong Pemerintah Kota Padang untuk segera mempercepat digitalisasi sistem pajak dan retribusi daerah guna meminimalisir kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor perparkiran.

Anggota Komisi II DPRD Padang Faisal Nasir Minta Pemko Perluas Penerapan Sistem Digital Pengelolaan Pajak dan Retribusi.

Senin, 15/6/26 | 19:54 WIB

Ketua DPRD Padang Muharlion meminta, Wali Kota Padang Fadly Amran berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), terkait jenis perlindungan yang cocok untuk relawan Kelompok Siaga Bencana (KSB).

Ketua DPRD Padang Muharlion Minta Wali Kota Padang Berikan BPJS Bagi KSB

Senin, 15/6/26 | 19:19 WIB

“InsyaAllah jika hal-hal positif untuk kemajuan daerah tentu akan kita dukung sepenuhnya dan untuk LPPL ini tentu harus kita lahirkan dulu peraturannya. Ini akan kita sampaikan kepada pimpinan,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Rida saat ini sangat dibutuhkan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat terkait konten penyiaran yang layak untuk ditonton oleh anak serta generasi muda.

“Hal ini agar anak kita, generasi muda kita tidak mendapatkan dampak negatif dari konten-konten penyiaran yang seharusnya belum layak untuk ditontonnya,” kata dia.

Sementara Ketua KPID Provinsi Sumatera Barat Robert Cenedy mengatakan saat ini Pemerintah Daerah membutuhkan LPPL untuk bisa menjadi penyeimbang informasi di tengah masyarakat.

“Kita tidak dapat memungkiri bahwa saat ini banyak kesalahan informasi yang sampai ke masyarakat kita. Untuk itu pemerintah daerah membutuhkan LPPL ini,” ujarnya didampingi Korbid PKSP Dasrul.

Ia mengatakan untuk saat ini sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Barat sudah memiliki LPPL dan pihaknya mendorong Pemko Payakumbuh untuk juga memiliki LPPL.

“Seluruh informasi terkait pemerintahan dapat disampaikan di LPPL yang dimiliki pemerintah daerah. Sehingga segala informasi dapat tersampaikan kepada masyarakat,” kata dia.

Selanjutnya LPPL dapat mengakomodir generasi muda kreatif yang berminat dibidang penyiaran, baik di jasa penyiaran televisi maupun di radio.

“Kita mendorong untuk Kota Payakumbuh dapat membentuk LPPL jasa penyiaran televisi karena belum ada di Sumbar. Semoga Kota Payakumbuh menjadi yang pertama, kita siap mendukung ini,” katanya. (HUMAS)