Swasembada Energi Harus Jadi Peluang Daerah, Firdaus Dorong Sumbar Ambil Peran Strategis

Padang, Scientia – Kebijakan pemerintah menghentikan impor solar mulai Juli 2026 dinilai menjadi momentum penting bagi daerah untuk mengambil peran lebih besar dalam agenda ketahanan energi nasional. Anggota DPRD Sumatera Barat dari Fraksi PKB, Firdaus, menilai langkah pemerintah pusat tidak boleh berhenti pada pengurangan impor semata, tetapi harus diikuti dengan penguatan kapasitas daerah sebagai produsen energi baru dan terbarukan.

Menurut Firdaus, Sumatera Barat memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar untuk mendukung target swasembada energi nasional. Mulai dari energi panas bumi, mikrohidro, biomassa hingga potensi pengembangan bioenergi berbasis pertanian.

“Kalau pemerintah pusat sudah berani mengambil langkah menghentikan impor solar, maka pemerintah daerah juga harus bergerak. Sumatera Barat tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus menjadi bagian dari solusi nasional,” kata Firdaus, Selasa.

Ia mengatakan kebijakan energi tidak hanya berbicara mengenai pasokan bahan bakar, tetapi juga menyangkut investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.

Firdaus menilai pemerintah provinsi perlu segera menyusun peta jalan pengembangan energi terbarukan yang terintegrasi dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi energi lokal tidak terus bergantung pada investasi yang datang tanpa arah pembangunan yang jelas.

Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah mempercepat kemudahan perizinan bagi investasi energi bersih yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan hak masyarakat.

“Kita harus mampu menarik investor yang serius membangun industri energi hijau, tetapi jangan sampai mengabaikan lingkungan ataupun masyarakat sekitar. Pembangunan harus memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan alam Sumatera Barat,” ujarnya.

Firdaus juga mengingatkan bahwa keberhasilan swasembada energi nasional tidak hanya diukur dari berkurangnya impor bahan bakar, melainkan dari meningkatnya kemampuan daerah dalam menghasilkan energi secara mandiri.

Menurut dia, DPRD memiliki fungsi pengawasan agar berbagai program pemerintah pusat yang masuk ke daerah benar-benar memberi dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kita berharap kebijakan nasional ini menjadi pintu masuk bagi lahirnya investasi baru, terbukanya lapangan kerja, dan meningkatnya nilai tambah sektor pertanian serta perkebunan di Sumatera Barat. Jangan sampai peluang besar ini justru dinikmati daerah lain,” katanya.

Pemerintah sebelumnya mengumumkan penghentian impor solar mulai Juli 2026 sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat pengembangan bahan bakar nabati dan program campuran bioenergi.(yrp)