Harlah ke-28 PKB, Firdaus: Amanat Ekonomi Konstitusi Harus Menjadi Arah Baru Pembangunan Sumbar

Jakarta, Scientia – Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Barat, Firdaus, menilai Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB yang mengusung tema “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi” relevan dengan tantangan pembangunan yang dihadapi Sumatera Barat saat ini.

Menurut Firdaus, tema tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan ekonomi harus kembali berpijak pada amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33, yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan.

“Harlah ke-28 PKB bukan sekadar peringatan usia partai. Ini adalah momentum untuk mengembalikan arah pembangunan kepada amanat konstitusi, yakni membangun ekonomi yang berpihak kepada rakyat, bukan hanya mengejar pertumbuhan angka,” kata Firdaus, Kamis (23/7).

Ia menilai Sumatera Barat memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena masih terkendala persoalan infrastruktur, akses permodalan, hilirisasi produk, serta terbatasnya investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja.

Firdaus mengatakan, arah baru ekonomi konstitusi harus diwujudkan melalui kebijakan yang memperkuat ekonomi kerakyatan. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan petani, nelayan, pelaku UMKM, koperasi, dan generasi muda menjadi pelaku utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

“Sumbar tidak kekurangan sumber daya. Yang dibutuhkan adalah keberpihakan kebijakan agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Ekonomi konstitusi menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penonton,” ujarnya.

Ia juga menyoroti masih tingginya tantangan yang dihadapi Sumbar, seperti terbatasnya kesempatan kerja yang mendorong banyak generasi muda merantau, rendahnya nilai tambah hasil pertanian, serta perlunya percepatan pembangunan kawasan-kawasan ekonomi baru.

Menurut Firdaus, pembangunan di Sumbar harus diarahkan pada penguatan industri pengolahan berbasis komoditas lokal, pengembangan koperasi modern, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di era ekonomi digital.

Selain itu, ia menegaskan bahwa investasi tetap dibutuhkan, tetapi harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan memberikan manfaat yang luas bagi daerah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Firdaus mengajak seluruh kader PKB menjadikan Harlah ke-28 sebagai momentum memperkuat pengabdian kepada masyarakat dan mengawal kebijakan yang selaras dengan amanat konstitusi.

“PKB akan terus memperjuangkan ekonomi yang berkeadilan, memperkuat UMKM, koperasi, petani, nelayan, dan seluruh pelaku ekonomi rakyat. Itulah makna tema Harlah tahun ini, agar pembangunan benar-benar kembali kepada amanat konstitusi dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, termasuk masyarakat Sumatera Barat,” katanya.(yrp)