Pelatihan Karya Ilmiah Jadi Dorongan ASN Sumbar Perkuat Birokrasi Berbasis Pengetahuan

Padang, Scientia — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah meminta aparatur sipil negara (ASN), khususnya pejabat fungsional, meningkatkan kemampuan menyusun karya tulis ilmiah sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas birokrasi dan pelayanan publik. Menurut dia, karya ilmiah tidak hanya menjadi syarat pengembangan karier, tetapi juga dapat melahirkan inovasi dan solusi bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Hal itu disampaikan Mahyeldi saat membuka Pelatihan Karya Tulis Ilmiah bagi Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumbar, Rabu (3/6).

Mahyeldi mengatakan tantangan birokrasi terus berkembang seiring pesatnya kemajuan teknologi, meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta tuntutan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Kondisi tersebut, menurut dia, mengharuskan ASN terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan beradaptasi.

“Pejabat fungsional memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas teknis pemerintahan yang membutuhkan keahlian spesifik dan profesionalisme tinggi. Profesionalisme itu juga harus ditopang kemampuan berpikir analitis, sistematis, dan berbasis data,” kata Mahyeldi.

BACAJUGA

Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Anak Disabilitas di Pessel Belum Tuntas, Keluarga Pertanyakan Penanganan Polisi

Selasa, 27/10/26 | 17:59 WIB

Tim Resmob Polda Sumbar Tangkap Judi Online di Padang

Selasa, 27/10/26 | 17:50 WIB

Ia menegaskan, penyusunan karya tulis ilmiah tidak semestinya dipandang sekadar memenuhi persyaratan administratif untuk kenaikan jenjang jabatan.

“Karya tulis ilmiah bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif dalam pengembangan karier jabatan fungsional. Lebih dari itu, karya ilmiah menjadi sarana untuk melahirkan gagasan, inovasi, dan solusi terhadap berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik,” ujarnya.

Mahyeldi menilai kemampuan menulis karya ilmiah merupakan bagian penting dalam membangun birokrasi yang berbasis pengetahuan (knowledge-based bureaucracy). Dengan demikian, setiap kebijakan dan program pemerintah memiliki landasan analisis yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Ia berharap seluruh peserta mampu memanfaatkan pelatihan tersebut untuk menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan organisasi.

“Kami berharap hasil pelatihan ini dapat ditindaklanjuti dalam bentuk karya ilmiah yang inovatif, relevan dengan kebutuhan organisasi, serta mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Sumatera Barat,” katanya.

Mahyeldi juga mengajak peserta mengikuti seluruh rangkaian pelatihan secara serius, aktif berdiskusi, dan menjadikan kegiatan tersebut sebagai bagian dari pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat Barlius mengatakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pejabat fungsional dalam menyusun karya tulis ilmiah sesuai standar akademik sekaligus mendukung pengembangan profesi.

Sebanyak 30 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengikuti pelatihan tersebut. Kegiatan dilaksanakan dengan metode blended learning, meliputi pembelajaran tatap muka pada 3–5 Juni 2026, pembelajaran daring pada 8–9 Juni 2026, serta tatap muka tahap kedua pada 23–25 Juni 2026 di BPSDM Sumbar.

Barlius menjelaskan tenaga pengajar berasal dari Widyaiswara BPSDM Sumbar, Widyaiswara Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, kalangan akademisi, serta pejabat struktural BPSDM dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pembukaan pelatihan turut dihadiri Kepala Lembaga Administrasi Negara RI, Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat, Koordinator Widyaiswara, para tenaga pengajar, serta panitia pelaksana.(yrp)